APBD Kurang, Ridwan Kamil Gandeng Swasta Bangun Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS.com - Kurangnya anggaran untuk membangun infrastruktur mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melakukan improvisasi.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyatakan, anggaran yang ia terima untuk belanja infrastruktur hanya sebesar Rp 2 triliun. Angka tersebut masih jauh dari yang dibutuhkannya.

"Nilai (pembangunan infrastruktur) di Bandung itu Rp 60 triliun, lima tahun saya memimpin cuma punya Rp 10 triliun. Ini artinya butuh enam wali kota buat mewujudkan mimpi orang banyak untuk membangun semua infrastruktur," kata Ridwan yang kerap disapa Emil tersebut, di Jakarta, Kamis (3/11/2016).

Oleh sebab itu, guna memenuhi tujuan tersebut, Emil melakukan improvisasi dengan mengajak swasta untuk ikut mendanai pembangunan infrastruktur melalui skema public private partnership (PPP).

Menurut Emil, skema PPP ini jamak diterapkan di kota-kota maju semacam London dan Seoul. Untuk itu, Pemkot Bandung, berdasarkan konsep yang direkomendasikan oleh Pemerintah Inggris membentuk PPP Center guna meringankan kinerja pimpinan daerah.

PPP Center ini disebut Emil akan membuat para investor yang ingin berinvestasi infrastruktur di Bandung tak perlu datang ke wali kota lagi, melainkan cukup ke kantor tersebut untuk kemudian diarahkan ke proyek-proyek pembangunan yang sesuai.

"Jadi itulah yang paling benar menurut rekomendasi pemerintah Inggris. Kalau itu (PPP center) tidak ada maka menjadi wali kota lebih panjang dan melelahkan dan jadi fitnah juga," ujarnya.

Untuk program PPP tahap I, Pemkot Bandung mengejar investasi senilai Rp 20 triliun guna merealisasikan enam poin prioritas pembangunan.

"Yang diprioritaskan ada 6. Rumah Sakit, fly over 30 titik, LRT, cable car, lampu PJU, dan apartemen rakyat. Total nilainya, Rp 20 triliun," pungkasnya.