Wagub NTT: Program Sejuta Rumah Harus Tepat Sasaran

KUPANG, KOMPAS.com - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Benny Alexander Litelnoni, mempertanyakan program sejuta rumah yang dicanangkan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada Tahun 2015, apakah sudah tepat sasaran atau tidak.

Pertanyaan Benny itu ia sampaikan saat memberikan sambutan dalam acara Musyawarah Daerah (Musda) ke-7 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) REI Provinsi NTT di Hotel Aston, Kupang, Jumat (4/11/2016).

Program sejuta rumah ini, kata Benny, ditujukan untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun, apakah program tersebut sudah sesuai sasarannya? Ataukah justru perumahan murah yang dibangun, hanya dinikmati oleh kalangan menengah ke atas?

"Tentu ini menjadi refleksi dan pekerjaan rumah bagi REI dan segenap pemangku kepentingan terkait,” ujar Benny.

Dia pun meminta REI NTT untuk terus melakukan inovasi dan perluasan jangkauan perumahan murah, bagi masyarakat di seluruh kabupaten di NTT.

Benny juga berharap perumahan jangan hanya terpusat di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang. REI seharusnya mampu membangun kolaborasi dan komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten.

“Mereka bersedia menyiapkan lahan agar program ini dapat dinikmati oleh masyarakat di daerahnya. Program Sejuta Rumah tersebut sangat membantu upaya mengurangi indeks kemiskinan,” ucapnya.

Dengan mempermudah akses masyarakat terhadap perumahan murah, REI dianggap telah membantu upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Pasalnya, beberapa indikator kemiskinan berkaitan dengan kebutuhan perumahan layak huni.

Benny secara khusus memberi apresiasi terhadap langkah REI NTT dalam menyukseskan program sejuta rumah selama ini.

Di tempat yang sama, Direktorat Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Maurin Sitorus pentingnya program sejuta rumah.

Mengutip data BPS pada Tahun 2015, masih terdapat kekurangan rumah sebanyak 13,5 juta. Program ini bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Daerah, tapi menjadi program semua pemangku kepentingan, termasuk pengembang dan dunia perbankan.

"Anggaran untuk pengembangan perumahan naik terus. Tahun 2015 sebesar Rp 5,1 triliun, tahun ini Rp 12,4 triliun, tahun depan jadi Rp 15,6 triliun," sebut Maurin.

Ketua Umum DPP REI, Edy Hussy menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah yang terus mempermudah upaya pengembangan perumahan.

Dari 13 paket ekonomi yang telah diluncurkan, 6 paket berkaitan dengan properti. Kebijakan perizinan juga semakin dipermudah, dari 44 tahap menjadi hanya 11 tahap.

"Belum lagi ditambah dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan untuk mempermudah akses pengembangan perumahan yang murah,” ucap Edy.

Kemudahan perizinan ini, kata Eddy, berdampak pada pengurangan backlog rumah. Jumlah kekurangan rumah menurun dari 13,5 juta tahun 2015 menjadi 11,2 juta pada Tahun 2016.

NTT sendiri telah berhasil membangun perumahan murah lebih dari target yang ditetapkan. Dari target 1.000 unit, telah dibangun 1.544 unit di Oetalu, Kecamatan Penfui Timur Kabupaten Kupang.