Sofyan Djalil Ingin Permudah Orang Asing Punya Properti di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Aturan kepemilikan properti orang asing di Indonesia diatur dalam dua regulasi, yakni Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen).

PP Nomor 103 Tahun 2015 berisi tentang Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.

Sementara Permen Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 29 Tahun 2016 mengatur Tata Cara Pemberian, Pelepasan, atau Pengalihan Hak atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.

Aturan ini dikeluarkan untuk menyelesaikan masalah yang mengemuka di masyarakat terkait kepemilikan properti untuk orang asing.

"Yang penting, bagaimana perdebatan ini diselesaikan, supaya keinginan pemerintah untuk memudahkan orang asing punya apartemen," ujar Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil saat Focus Group Discussion "Kepastian Implementasi Kebijakan Pemilikan Properti oleh Orang Asing", di Hotel Rafles, Jakarta, Senin (31/10/2016).

Ia mengatakan, persoalan kepemilikan orang asing ini antara lain soal status atau hak properti tersebut.

Secara teori, kata Sofyan, Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai tidak berbeda. Karena orang asing tidak boleh memiliki Hak Milik atau HGB maka dikonversi menjadi Hak Pakai.

"Akhirnya diputuskann untuk properti yang dimiliki orang asing, boleh hak pakai," tutur Sofyan.

Menurut dia, kemudahan orang asing memiliki properti di Indonesia merupakan dalam rangka promosi yang akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Lebih lanjut, pemilikan properti orang asing juga dapat mendorong sektor properti itu sendiri.

Pasalnya, seperti diketahui, sektor ini memiliki multiplyer atau turunan yang panjang, mulai dari pembangunan, material, sampai tenaga kerja.

"Nanti bisa berpindah posisi. Kalau tanah apartemen dengan hak milik dijual ke orang asing, statusnya berubah jadi hak pakai. Tapi, kalau mau dijual, harus ke WNI dan kembali menjadi hak milik," jelas Sofyan.