Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kontroversi Tapera, Jumlah Iuran Belum Disepakati

Kompas.com - 27/10/2016, 13:00 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) masih menuai kontroversi di kalangan pengusaha, antara lain Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

Untuk mencari jalan tengah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan perlu adanya pembicaraan lebih lanjut terkait Tapera tersebut.

"Kami mengerti (Tapera) belum bulat. Namanya inovasi pasti ada pro dan kontra. Pasti masih ada isu yang perlu dibicarakan, terutama tentang besarannya," ujar Basuki saat Seminar UU Tapera bertajuk "Solusi dan Langkah Nyata Pelaksanaan UU Tapera Dalam Menyukseskan Program Nawacita" di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Kamis (27/10/2016).

Meski demikian, Basuki mengingatkan, besaran iuran Tapera yang disebutkan sebesar 3 persen belum masuk di dalam Undang-undang (UU) Tapera.

Oleh sebab itu, melalui diskusi diharapkan ada kesepakatan bersama terkait besarnya iuran Tapera yang akan dimasukkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Tapera nantinya.

"Kita masih ada waktu untuk membulatkan. Kalau dicari perbedaannya, banyak. Tapi mencari satu solusi untuk kebutuhan rumah untuk MBR dan sektor informal, pasti ada kesepakatan untuk melaksanakan Tapera ini," tutur Basuki.

Ia menjelaskan, Tapera merupakan salah satu inovasi pemerintah dalam pembiayaan perumahan.

Dalam rangka memenuhi perumahan rakyat, lanjut Basuki, dibutuhkan inovasi baik dari sisi pembiayaan ataupun pengadaan perumahan.

"Sekarang ada program Satu Juta Rumah. Kalau tahun lalu tercatat 650.000 unit, tahun ini sampai Agustus 400.000 unit," jelas dia.

Dari sisi pengadaan, inovasi pemerintah adalah pemangkasan perizinan. Diupayakan, waktu perizinan yang sampai ratusan hari bisa dikurangi sebesar 30 persen.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah menyediakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan dana yang terus meningkat. Tahun lalu dana FLPP sebesar Rp 9,2 triliun, sementara tahun ini Rp 9,7 triliun.

Selain itu, ada pula skema Subsidi Selisih Bunga (SSB) dengan anggaran Rp 2 triliun-Rp 3 triliun dan subsidi uang muka sebesar Rp 4 juta.

Berbagai inovasi ini diupayakan untuk membantu masyarakat mendapatkan rumah. Tapera pun menjadi salah satu inovasi tersebut.

"Tapera pasti akan ditunggu oleh banyak masyarakat untuk bisa mendapatkan akses pembiayaan rumah yang makin hari makin meninggi," tandas Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com