Kemenpar Beri Penghargaan 30 Desain "Homestay" Nusantara

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memberikan penghargaan kepada 30 pemenang "Sayembara Desain Rumah Wisata (Homestay) Nusantara 2016" di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona Jakarta, kantor Kementerian Pariwisata, Selasa (25/10/2016) malam.

Kegiatan sayembara ini diselenggarakan oleh PT Propan Raya yang didukung Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf).

Tujuannya adalah menyukseskan program pembangunan 100.000 homestay di 10 destinasi prioritas.

"Latar belakangnya bukan hanya keinginan kita (Kemenpar), tapi juga keinginan presiden bahwa arsitektur nusantara diaplikasikan di seluruh nusantara," ujar Menteri Pariwisata Arief Yahya saat konferensi pers.

Arief menuturkan, kegiatan sayembara ini sangat penting dalam upaya mengembalikan arsitektural tradisional yang khas dan saat ini sudah banyak yang hilang.

Padahal, karakter lokal tersebut akan membuat suatu kawasan memiliki identitas budaya yang akan menjadi atraksi tersendiri untuk memperkuat destinasi wisata.

Presiden Joko Widodo telah menetapkan pembangunan 10 destinasi prioritas sebagai “10 Bali Baru” dengan melibatkan peran serta masyarakat lokal dalam program desa wisata.

Keterlibatan ini diwujudkan dalam usaha homestay yang pembangunannya akan dimulai tahun 2017 dan ditargetkan mencapai sebanyak 100.000 unit pada 2019.

Untuk mewujudkan rencana tersebut, Kemenpar belum lama ini melakukan nota kesepahaman (MoU) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mendukung skema pembiayaan oleh lembaga keuangan non-bank, seperti perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan pasar modal.

Pembangunan 10 destinasi prioritas ini meliputi Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai.

Menurut Arief, pembangunan destinasi tersebut diperkirakan membutuhkan dana investasi sekitar Rp 200 triliun dengan 50 persen dilakukan pemerintah dan 50 persen oleh dunia usaha atau swasta.

"Investasi yang dilakukan pemerintah akan difokuskan pada pengembangan infrastruktur dan fasilitas dasar, sedangkan untuk amenitas dan kelengkapannya diserahkan kepada swasta,” kata Arief.