Penghapusan Rp 3,9 Triliun Hutang PDAM Rampung Akhir 2016

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah menyiapkan dana hibah bagi pemerintah daerah (pemda) untuk menghapus hutang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang mencapai Rp 3,9 triliun.

Penyaluran dana hibah tersebut direncanakan bakal rampung pada akhir 2016. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, penghapusan hutan ini dilakukan agar kinerja PDAM bisa lebih baik lagi sehingga target 10 juta sambungan perpipaan di seluruh Indonesia bisa terwujud pada 2019.

"Perjanjian penyaluran hibah dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten/Kota sudah ditandatangani dan saat ini (dana) APBN-P sudah ada," kata Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Mochammad Natsir, di Jakarta, Senin (17/10/2016).

Menurut Natsir, dana APBN-P tersebut akan disalurkan ke APBD-P untuk kemudian menjadi penyertaan modal daerah di PDAM.

Penghapusan hutang ini juga dimaksudkan agar pembukuan di PDAM menjadi positif sehingga PDAM berkesempatan mendapatkan akses sumber pembiayaan lainnya.

Kendati demikian, supaya bisa mendapat penghapusan hutang, PDAM diharuskan terlebih dahulu membuat rencana bisnis terkait langkah-langkah yang akan diambil setelah hutang dihapuskan.

"Rencana bisnisnya terdiri dari rencana bisnis, langkah mengurangi kehilangan air, penambahan kapasitasnya layanan dan rencana penyesuaian tarif,” tambah Natsir.

Penyesuaian tarif, sambung Natsir, sangat perlu dilakukan oleh PDAM agar tidak merugi.

Pasalnya, saat ini PDAM masih memberlakukan tarif lama yang cenderung tak bisa menutupi biaya produksi.

Perhitungan tarif ini bisa sebesar 4 persen dari pendapatan keluarga dalam sebulan.

Misalnya dengan menggunakan UMR Rp 2,5 juta. Mestinya dengan 4 persen itu, masyarakat bisa mengeluarkan Rp 100.000 untuk air, sehingga tarif PDAM bisa sebesar Rp 5.000 per meter kubik.

Selain itu, untuk meminimalisasi hutang PDAM disarankan untuk menambah sambungan rumah (SR).

Natsir mengatakan, berdasarkan data statistik jika pelanggan PDAM di bawah 10 ribu SR maka PDAM tersebut dinyatakan tidak sehat.

Penambahan SR selain membuat skala bisnis PDAM lebih besar juga mampu menurunkan tingkat kehilangan air yang disebabkan karena pencurian atau tidak dilakukannya pembayaran.

“Saya yakin tarif PDAM tidak harus naik banyak jika kehilangan air ditangani dan menambah SR. Itu yang kami harapkan bisa meningkatkan kesehatan PDAM,” pungkas Natsir.