Walhi Tuding Luhut Punya Kepentingan Dukung Pengembang

JAKARTA, KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mempertanyakan sikap pemerintah yang memberi izin kelanjutan pembangunan reklamasi Teluk Jakarta.

Di tengah proses hukum yang masih berlangsung, keputusan untuk melanjutkan reklamasi ini justru mengindikasikan keberpihakan pemerintah kepada pengembang.

Pemerintah, khususnya dalam hal ini adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B Pandjaitan (LBP).

"Sangat kentara tendensiusnya LBP ini untuk kepentingan pengembang," ujar Manajer Penanganan Kasus dan Emergency Response Edo Rakhman, saat konferensi pers di Gallery Walhi, Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Menurut Edo, berlangsungnya proyek ini tidak lain karena kepentingan pengembang.
Padahal, pengembang sudah terbukti melakukan tindakan suap dengan putusan hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Edo menuturkan, tugas pemerintah dalam mendalami dampak reklamasi ini sebenarnya belum selesai.

Ia pun mempertanyakan bagaimana hasil kajian pemerintah terhadap reklamasi sampai akhirnya memutuskan untuk melanjutkan proyek tersebut.

"Pemerintah sudah bentuk komite bersama. Mereka janji menyampaikan hasilnya, tapi sampai sekarang tidak ada," kata Edo.

Selain itu, tutur dia, beberapa bulan lalu saat menghentikan proyek tersebut, pemerintah menunjuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk melakukan peninjauan kembali rencana reklamasi.

Namun, kata Edo, hasil yang konkret belum keluar, tiba-tiba Menko Maritim memutuskan untuk melanjutkan reklamasi. Atas hal ini, ia menduga internal kabinet tidak saling berkoordinasi.

"Harapan kita hanya Presiden Joko Widodo, karena dia kan dari sipil. Tidak berwatak seperti ini. Kalau Menko, kita tidak tahu latar belakangnya," sebut Edo.