Antisipasi Macet, Pemerintah Batasi Kendaraan Masuk Tol

JAKARTA, KOMPAS.com - Menjelang libur panjang dalam rangka Idul Adha, pemerintah saling berkoordinasi terkait jalan-jalan yang diprediksi akan mengalami kemacetan.

Menurut Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna, persiapan jalan-jalan tol ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan.

Hal ini mengingat, kemacetan parah sempat terjadi ketika libur Idul Fitri pada Juli silam. Insiden ini kemudian ramai disebut Brexit atau Brebes Exit.

"Hari ini Menteri PUPR mau ke Brexit lagi. Jadi memang cara bertindaknya lebih siap dan terpadu," ujar Herry di Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (9/9/2016).

Ia menuturkan, pemerintah belajar dari insiden Brexit, dan berupaya memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa jalan tol memiliki kapasitas.

Artinya, meski jalan tol terbuka untuk umum sebagai alternatif, tetapi tidak semua kendaraan dapat masuk. Ia menjelaskan, jalan tol hanya sebagai prasarana sama halnya dengan kereta api.

"Kalau semua (penumpang kerea) dimasukkan bisa kolaps, jalan tol juga harus dibatasi," sebut Herry.

Sementara dari cara bertindak, ia menambahkan, ada beberapa skema yang mungkin bisa diterapkan.

Misalnya, ketika jalan memang sudah macet, polisi akan menutup dan mengurangi dari hulu jalan tol.

Adapun dari sisi infrastruktur, titik yang rawan kemacetan paling kritis adalah di Kanci-Pejagan.

"Kemarin kan karena Lebaran ditutup, terus habis Lebaran kita kerja lagi dan dibongkar lagi," jelas dia.

Herry juga menuturkan, saat ini ruas tol tersebut sudah diaspal ke arah timur. Sedangkan untuk yang ke arah barat, ia memastikan pengerjaannya selesai pada Sabtu.