Maukah Swasta Bangun Infrastruktur? - Kompas.com

Maukah Swasta Bangun Infrastruktur?

Bernardus Djonoputro
Kompas.com - 05/09/2016, 21:00 WIB
Arimbi Ramadhiani/Kompas.com Progres pembangunan proyek Tol Trans Sumatera ruas Tol Medan-Binjai, Senin (29/2/2016).

Dunia infrastruktur Indonesia kembali mendapat berita cukup membingungkan, ketika Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) beberapa hari lalu mengumumkan rencana mendirikan Public Private Partnership (PPP) Center, atau pusat Kemitraan Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Baca: Gaet Investor, Pemerintah Bentuk "PPP Center"

Membingungkan, karena kini pemerintah Indonesia memiliki setidaknya empat institusi yang mengurusi KPBU, yaitu KPPIP atau Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas yang berada di Kementerian Koordinator Perekonomian, unit PPP di bawah Badan Fiskal Kementerian Keuangan, direktorat PPP di Bappenas, dan sekarang di kementerian PUPR.

Alih-alih semakin fokus, pemerintah terlalu bersemangat sehingga mengesampingkan koordinasi antar-kementerian. Keempatnya seolah mengurusi atau mendapat mandat menggaet swasta masuk proyek infrastruktur prioritas. Semua bicara proyek yang sama.

Lantas bagaimana nasib persiapan proyek?

Persiapan proyek sangat penting agar bisa ditawarkan ke swasta, dan memiliki studi kelayakan serta perhitungan awal yang berlaku sesuai standar internasional. Dengan begitu, investor tertarik.

Dari 225 proyek strategis nasional yang termaktub dalam Perpres No.3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, tidak ada satu pun proyek atau calon proyek yang memiliki studi kelayakan final dan mumpuni.

Masalahnya, berapa pun anggaran yang tersedia, pemerintah dan Kementerian PUPR dalam hal ini secara agregat tetap akan kekurangan keuangan untuk membangun infrastruktur hingga 2019 agar pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen-7 persen. Masih ada kekurangan hampir 150 miliar dollar AS atau Rp 1.500 triliun yang harus diepnuhi oleh investasi swasta di bidang infrastruktur.

Pertanyaannya sekarang, siapakah yang bertanggung jawab? Maukah swasta masuk ke sektor infrastruktur?

Terdapat 30 proyek prioritas yang harus segera diselesaikan yakni Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, Tol Manado-Bitung, Tol Panimbang-Serang, Tol Trans Sumatera, Kereta Api Cepat Bandara Internasional Soekarno-Hatta, MRT Jakarta, dan Tol Makassar-Pare Pare. 

Selain itu juga Pelabuhan Hub International Kuala Tanjung dan Bitung, 6 pembangkit listrik dan sistem distribusi listrik di Jawa dan Sumatera, kilang minyak Bontang, Tuban dan revitalisasi kilang yang ada saat ini. Beberapa kota juga akan membangun air bersih dan manajemen limbah.

Dokumentasi Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono didampingi Dirjen Sumber Daya Air, Mudjiadi, meninjau Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Pantai Utara Jawa Tengah, Senin (10/4/2016).
Dalam hitungan sederhana saja, dengan pengembalian jangka panjang karena kontrak yang ketat, maka infrastruktur bukanlah sektor investasi yang cocok bagi sembarang investor. Hanya investor tertentu yang memiliki kriteria investasi jangka sangat panjang, yang akan tertarik masuk. Dan untuk pengusaha nasional, dijamin sangat sedikit yang tertarik menjadi sponsor proyek.

Fokus

Hemat saya, semua kementerian fokus saja dan terus mendalami mencari jalan agar semua 18 jenis infrastruktur sesuai Perpes 38/2015 bisa berjalan. Sampai saat ini belum terlihat usaha para kementerian ini untuk punya kata sepakat tentang penanganan KPBU.

Banyak sekali penyesuaian yang harus dilakukan kementerian-kementerian. Contohnya Kementerian PUPR, rejim kontrak KPBU melalui Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) untuk jalan tol sudah baik, tinggal ditingkatkan dengan pola konsesi lain seperti availability payment.

Beberapa ruas baru harus segera masuk tahap investasi dan implementasi. Kementerian ini juga harus kerja keras sebagai contracting agency KPBU di sektor air bersih dan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Beberapa kali sejak 2012 saya mengingatkan pentingnya tahap penyiapan proyek, namun sampai saat ini kita masih berwacana.

Siapa di pemerintahan yang bertugas menyiapkan perencanaan proyek, otline business case, penyusunan proposal dan request for proposal, penyusunan strategi tender, pemilihan konsultan, sampai supervisi pelaksanaan negosiasi, financial terms, concession agreement, dan financial close?

Institusi KPBU harus disertai dengan knowledge management yang mumpuni, untuk mengumpulkan sekaligus memanfaatkan pengetahuan dan keahlian yang bertebaran di banyak instansi. Banyak kegiatan tidak perlu mulai dari nol, karena sudah begitu banyak contoh KPBU di seluruh dunia.

www.shutterstock.com Ilustrasi.
Mungkin juga, masalahnya sederhana, yaitu kualitas komunikasi. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas institusi dan pejabat terutama dalam formulasi dan komunikasi kepada investor. Selama ini, ketiadaan leadership membuat tidak ada pesan tunggal dan ini membuat pasar bingung.

Situasi akan tetap seperti ini apabila tidak ada langkah pasti untuk "satu pintu" dan satu kepemimpinan KPBU di Indonesia. Ini akan membantu mendorong swasta, mempecepat proses tender, sekaligus menekan biaya penyiapan proyek secara agregat.

Ingat, membangun infrstruktur dasar itu adalah tugas pemerintah! Investor swasta akan tertarik ikut serta, bila ada hitungan pengembalian dan berbagi risiko. Walaupun selalu menjadi kata kunci, namun dalam pelaksanaannya, keseriusan Indonesia dalam mengundang partisipasi swasta membangun infrastruktur persepsinya tak kunjung positif.

EditorHilda B Alexander
Komentar
Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM