Gaet Investor Swasta, Kementerian PUPR Bentuk "PPP Center"

JAKARTA, KOMPAS.com - Financial gap yang ada dalam hal pendanaan infrastruktur membuat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memikirkan skema alternatif lain di luar APBN.

Data Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam RPJMN 2015-2019 menyebutkan, kebutuhan pendanaan infrastruktur prioritas mencapai Rp 4.796 triliun.

Jumlah itu termasuk kebutuhan pendanaan infrastruktur bidang ke-PUPR-an senilai Rp 1.915 triliun.

Namun kebutuhan itu tidak diimbangi dengan total anggaran pendanaan dari APBN untuk Kementerian PUPR yang hanya Rp 1.289 triliun. Jadi, saat ini masih terdapat financial gap sebanyak Rp 626 triliun.

Skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) kemudian menjadi salah satu alternatif pendanaan yang ditempuh untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

"Keterbatasan APBN harus disiasati dalam bentuk creative financing melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha atau KPBU untuk infrastruktur," kata Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yusid Toyib, di Jakarta, Jumat (2/9/2016).

KPBU ini, lanjut Yusid, juga akan berperan sebagai Public Private Partnership (PPP) Center Kementerian PUPR yang ditargetkan bisa beroperasi pada Oktober 2016.

Hal ini dianggap Yusid selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa setiap kementerian atau pemerintah bisa bekerjasama dengan swasta dalam hal pembangunan infrastruktur.

"PPP Center ini akan menjadi simpul dalam konteks interaksi kelembagaan KPBU pada level mikro sekaligus menjadi PPP Center di Kementerian PUPR pada level makro dan messo," tambahnya.

Kehadiran PPP Center diharapkan Yusid mampu mengurangi transaction cost of economic dari proyek KPBU, mengurangi asimetris informasi terkait skema KPBU, dan juga mampu menjadi pembangun kepercayaan investor dalam melakukan skema KPBU pada proyek infrastruktur.

"Kita sebagai aparatur sipil negara harus welcome kepada investor dan jangan dulu bilang 'tidak' bagi swasta yang ingin membangun infrastruktur karena kebutuhan infrastruktur di Indonesia sangat tinggi," tandasnya.