Laporan Konsultan Minim, Serapan Anggaran Ditjen Bina Konstruksi Rendah

JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga akhir Agustus 2016, serapan anggaran yang dicapai Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih terbilang rendah.

DJBK mendapat dana sebesar 0,65 persen dari total APBNP 2016 atau sebanyak Rp 633,5 miliar. Adapun anggaran yang sudah diserap senilai Rp 230,2 miliar atau baru 36,34 persen.

"Ini masih rendah karena laporan-laporan konsultan yang terdiri dari laporan awal, antara, dan pendahuluan belum masuk semua dan baru laporan antara sebesar 50 persen," kata Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yusid Toyib, di Jakarta, Jumat (2/9/2016).

Dana tersebut diakui Yusid digunakan untuk kajian-kajian seperti kajian simpul Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), kajian identifikasi proyek, dan kajian LPJK yang saat ini DJBK sedang kerjakan.

Kajian simpul KPBU dilakukan untuk membentuk skema alternatif lain di luar APBN dalam hal investasi atau pendanaan infrastruktur ke-PUPR-an.

"Keterbatasan APBN harus disiasati dalam bentuk creative financing melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha atau KPBU untuk infrastruktur," tambah Yusid.

Pasalnya saat ini masih terdapat financial gap sebanyak Rp 626 triliun sehingga memaksa Kementerian PUPR mencari alternatif pendanaan lain non APBN.

Skema KBPU ini diakui Yusid semakin dibutuhkan guna membangun infrastruktur PUPR mengingat penerimaan negara dari pajak maupun bukan pajak relatif terbatas.

Selain itu, selama 2016 ini, anggaran bagi Kementerian PUPR dipangkas dua kali.