Kekurangan Dana Pembangunan Infrastruktur Capai Rp 626 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Investasi infrastruktur yang menjadi prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih terkendala kurangnya pendanaan.

Data Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam RPJMN 2015-2019 menyebutkan kebutuhan pendanaan infratsruktur prioritas mencapai Rp 4.796 triliun.

Jumlah itu termasuk kebutuhan pendanaan infrastruktur bidang ke-PUPR-an sebanyak Rp 1.915 triliun.

Kebutuhan itu tidak diimbangi dengan total anggaran pendanaan dari APBN bagi Kementerian PUPR yang hanya Rp 1.289 triliun.

Jadi, saat ini masih terdapat ketimpangan keuangan (financial gap) senilai Rp 626 triliun. Oleh sebab itu, Kementerian PUPR mencoba mencari alternatif pendanaan lain non-APBN.

"Keterbatasan APBN harus disiasati dalam bentuk creative financing melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha atau KPBU untuk infrastruktur," kata Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yusid Toyib, saat juma pers di Jakarta, Jumat (2/9/2016).

Selain dengan badan usaha, Yusid juga meminta kerjasama dari pemerintah daerah seperti yang terjadi pada pembangunan Tol Manado-Bitung.

Skema KBPU ini diakui Yusid semakin dibutuhkan guna membangun infrastruktur PUPR mengingat penerimaan negara dari pajak maupun bukan pajak relatif terbatas.

Selain itu, selama 2016 ini, anggaran bagi Kementerian PUPR mendapat pemotongan sebanyak dua kali.

Kemudian pemerintah melalui paket ekonomi 1 hingga 13 telah dianggap pro investasi lantaran salah satu poinnya membahas tentang penyederhanaan tahap perizinan untuk investasi.

Pemerintah juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mendukung pembiayaan proyek infrastruktur melalui Dana Dukungan Tunai (Viability Gap Fund) dan skema pembayaran atas ketersediaan layanan (Availibility Payment) untuk memenuhi target seperti infrastruktur dasar, konektivitas, dan ketahanan air.

Yusid berharap segala upaya pemerintah ini dapat membuat perubahan paradigma bagi pemangku kepentingan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya terbatas dibiayai APBN.

"Kita sebagai aparatur sipil negara harus welcome kepada investor dan jangan dulu bilang 'tidak' bagi swasta yang ingin membangun infrastruktur karena kebutuhan infrastruktur di Indonesia sangat tinggi," tambah Yusid.