Pemerintahan Berkelas Dunia Diharapkan Terwujud pada 2025

BANDUNG, KOMPAS.com - Pemerintahan berkelas dunia diharapkan dapat terwujud pada 2025 mendatang. Target ini didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengutarakan hal tersebut saat menghadiri sekaligus membuka acara Indonesia Smart City Forum (ISCF) mewakili Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jumat (2/9/2016).

Asman menuturkan, salah satu penopang utama terwujudnya pemerintahan berkelas dunia adalah implementasi e-government melalui pembentukan Smart City atau kota pintar.

Konsep kota pintar kini mulai diterapkan di berbagai kota besar di Indonesia dan menjadi impian semua kota-kota besar di Indonesia.

Konsep ini dianggap sebagai solusi dalam mengatasi kemacetan kota, sampah yang berserakan, ataupun pemantau kondisi lingkungan di suatu tempat.

Selain itu, kota pintar juga dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan.

Asman mengatakan kota pintar tidak jauh dari Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Penggunaan TIK dalam pemerintahan merupakan sebuah keniscayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan modern sebagai sarana untuk mempermudah pelayanan terhadap warga," ujar dia.

Untuk itu, Asman mengajak seluruh masyarakat untuk mengembangkan kota pintar bersama-sama karena upaya tersebut sejalan dengan Road Map e-Government Nasional 2016-2019.

Dengan diadakannya forum ISCF ini tentu sangat berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, serta pemerintahan yang efektif dan efisien.

Dalam forum yang mengusung tema "Identifying Challenges and Solutions to Develop Smart City for Better Tomorrow", Asman memberikan apresiasi karena menjadi arena pembelajaran bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Seperti kota Surabaya, Bandung dan Jakarta yang sudah menerapkan sistem ini, kiranya dapat menjadi benchmark bagi kemajuan berbagai daerah di Indonesia.

"Pengembangan SPBE dilakukan agar tidak ada lagi keluhan-keluhan dari masyarakat akibat pelayanan publik yang berbelit-belit dan menyusahkan," imbuhnya.

Asman juga berpesan bahwa kunci sukses pengembangan TIK melalui penerapan SPBE terletak pada komitmen pimpinan.

"Tanpa komitmen pimpinan, sulit sekali menerapkan TIK dalam pelayanan publik," pungkasnya.