Tekan Urbanisasi, Jakarta Hibahkan Rp 1 Triliun untuk Kota Tetangga

DEPOK, KOMPAS.com - Dalam beberapa tahun ke depan, perkotaan di dunia akan mengalami tantangan berupa ledakan penduduk di area perkotaan.

Hal tersebut antara lain disebabkan oleh penambahan populasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota, dan perubahan desa menjadi kota.

Dari ketiga hal ini, perpindahan penduduk atau urbanisasi menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Untuk menekan urbanisasi tersebut, Pemprov berupaya memajukan kota-kota di sekitar Jakarta.

"Setiap tahun kita alokasikan ke setiap kota itu maksimal Rp 1 triliun untuk sampah, hal-hal yang sifatnya lingkungan dan transportasi," ujar Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Oswar Muadzin Mungkasa saat Seminar Nasional Peran Ahli Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan di Universitas Indonesia, Depok, Selasa (30/8/2016).

Oswar mengakui, menekan pertumbuhan penduduk cukup sulit. Ketika menggusur sejumlah kawasan kumuh, ia menemukan sebanyak 70 persen penduduk berasal dari luar Jakarta.

Oleh karena itu, para penduduk yang bermukim di Jakarta kemudian terkena gusur tidak disediakan tempat seperti rumah susun.

Menurut Oswar, hal tersebut sangat tidak adil bagi penduduk Jakarta lainnya yang juga membutuhkan rumah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hanya digunakan untuk membiayai penduduk asli.

Kalau ada penduduk miskin non-Jakarta dan tidak mendapat tempat tinggal Jakarta itu merupakan tugas pemerintah pusat.

"APBD DKI itu tidak boleh digunakan untuk membiayai bukan penduduk DKI, untuk layanan dasar ya," imbuh Oswar.

Dengan demikian, lanjut dia, tidak mudah untuk menekan jumlah penduduk di Jakarta. Urbanisasi tidak bisa ditangani oleh Jakarta saja, misalnya menutup akses dari luar ke Jakarta.

Namun demikian, DKI Jakarta trlah melakukan beberapa upaya untuk mengatasinya, di antaranya melalui The New Urban Agenda, yaitu bekerjasama dengan pemerintah di rural area.

Artinya, Pemprov bekerja sama dengan kota-kota di sekitar Jakarta.

"Jadi kita bangunkan Terminal Bekasi dan Tangerang, bahkan kita sediakan bus. Untuk memastikan orang bekasi ke Jakarta jangan pakai motor, pakai bus atau kereta," tutur Oswar.

Selain itu, lanjut dia, Pemprov Jakarta juga membuat pembangunan di daerah bisa berkembang.

Dengan begitu, orang-orang bisa memilih alternatif untuk bekerja di daerahnya ketimbang di Jakarta.