Fokus ke MBR, Pemerintah Dituding Tidak Adil

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memfokuskan penyediaan rumah sebanyak 700.000 unit bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Meski demikian, bantuan ini membuat sebagian masyarakat yang lebih miskin dari MBR merasa dinomorduakan.

"Masyarakat paling miskin melihat 'kok pemerintah bantu uang muka, dikasih bebas PPN, dan lain-lain setiap tahunnya?'," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Maurin Sitorus saat Diskusi Media Prospek SSB dan BUM dalam Mendukung Percepatan Program Sejuta Rumah, di Hotel Ambhara, Senin (29/8/2016).

Menurut Maurin, hal tersebut wajar menjadi pertanyaan banyak kalangan, terutama yang sangat miskin sebanyak 10 persen dari seluruh jumlah penduduk.

Mengenai hal tersebut, ia menjelaskan, alasan pemerintah mencoba membantu MBR ketimbang masyarakat sangat miskin.

Pasalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat terbatas. Terlalu banyak yang ditangani, antara lain perumahan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Di bidang perumahan, program yang mengikutsertakan MBR harus memiliki kriteria belum memiliki rumah tetapi berpenghasilan. Selain itu, MBR yang menerima bantuan juga harus jujur.

Jangan sampai, bantuan tersebut diberikan kepada mereka yang bukan benar-benar MBR kemudian rumah dijadikan sebagai sarana investasi.

Jika hal ini terjadi, menjadi ironi karena bantuan tidak tepat sasaran. Maurin mengatakan, bantuan yang tepat sasaran saja sudah dipertanyakan, apalagi yang meleset.

"Tetapi untuk dasar kebijakan, menyasar MBR itu the right choice. Tapi memang harus tepat sasaran. Siapa yang bertanggung jawab atas ketepatan sasaran ini adalah stakeholder termasuk masyarakat itu sendiri," cetus Maurin.