Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bernardus Djonoputro
Ketua Majelis Kode Etik, Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP)

Bernardus adalah praktisi pembiayaan infrastruktur dan perencanaan kota. Lulusan ITB jurusan Perencanaan Kota dan Wilayah, dan saat ini menjabat Advisor Senior disalah satu firma konsultan terbesar di dunia. Juga duduk sebagai anggota Advisory Board di Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung ( SAPPK ITB).

Selain itu juga aktif sebagai Vice President EAROPH (Eastern Region Organization for Planning and Human Settlement) lembaga afiliasi PBB bidang perencanaan dan pemukiman, dan Fellow di Salzburg Global, lembaga think-tank globalisasi berbasis di Salzburg Austria. Bernardus adalah Penasehat Bidang Perdagangan di Kedubes New Zealand Trade & Enterprise.

Menunggu "Godot" di Danau Toba

Kompas.com - 22/08/2016, 12:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorHilda B Alexander

Presiden Republik Inddonesia Joko Widodo (Jokowi) menangkap peluang sektor pariwisata sebagai salah satu industri andalan nasional untuk bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 6 persen hingga 7 persen.

Namun saat ini Indonesia masih didera kendala kurangnya infrastruktur, serta persepsi tentang keamanan dan keselamatan, sehingga menghambat tercapainya pertumbuhan ekonomi.

Dalam The Travel and Tourism Competitiveness Index 2015, Indonesia menduduki ranking 50, sudah lebih baik dibanding tahun sebelumnya yang berada di peringkat 70. Namun ini masih belum cukup, karena potensi kita yang begitu besar.

Dengan menetapkan 10 destinasi prioritas, pemerintah sudah melansir target tinggi yang perlu dicermati terutama oleh para pembantunya di sektor pariwisata. Salah yang menjadi perhatian utama adalah Kawasan Pariwisata Strategis Nasional Danau Toba.

Dengan berkah alami kaldera purba plus tatanan kehidupan suku-suku bangsa dengan sejarah peninggalan tinggi, kawasan Danau Toba selalu menjadi intan yang belum terasah hingga kini.

Pasalnya, kawasan ini memiliki keterbatasan berupa carrying capacity, sehingga pembangunan dan eksploitasi berlebihan akan mengganggu kesinambungan, keseimbangan dan tata nilai setempat.

Jika menteri pariwisata Arif Yahya menargetkan satu juta wisatawan datang ke Toba pada akhir 2019, maka kita dapat berhitung sederhana.

Artinya jumlah itu sama dengan kira-kira 80.000 orang per bulan, atau kedatangan 2.800 per hari. Hal ini bisa berarti pula 8-10 pesawat badan sedang Boeing 737 per hari mendarat di sini.

Kondisi tersebut tentu akan mengubah bandar udara yang sepi dan terbatas saat ini, menjadi ramai dan padat di masa mendatang. Ini yang harus dipikirka, dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan setempat.

Pedoman Tata Ruang

Secara tata ruang, seluruh kawasan Danau Toba sudah diatur dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Danau dan sekitarnya melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2014.

KOMPAS.com / WAHYU ADITYO PRODJO Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Widodo berjalan memasuki titik awal Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba di Soposurung, Balige, Toba Samosir, Sumatera Utara, Minggu (21/8/2016). Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-71 RI tahun ini dipusatkan di Danau Toba, Sumatera Utara dengan tajuk "Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba". Acara ini berlangsung di dua tempat yakni Parapat (Simalungun) dan Balige (Toba Samosir).
Dengan demikian, seharusnya Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba menjadi pedoman untuk pembangunan ke depan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar-wilayah kabupaten, serta keserasian antar-sektor di Kawasan Danau Toba termasuk fungsi ruang untuk investasi dan kegiatan pariwisata.

Akhir minggu kemarin jajaran pimpinan negara hadir di kawasan Danau Toba, dalam rangka akselerasi pembangunan pariwisata. Namun, rupanya alur cerita mirip dengan apa yang disebut Samuel Beckett, "Menunggu Godot di Danau Toba". Kisah manis masih akan lama mampir di Danau Toba dan Pulau Samosir.

Mengapa demikian?

Ada beberapa hal terutama yang berkaitan dengan perencanaan di kawasan Toba. Seperti juga telah disampaikan Presiden, maka langkah pertama dan paling krusial adalah menyusun rencana Induk Pembangunan Kawasan Pariwisata Danau Toba untuk jangka waktu 25 tahun dari 2016 sampai 2024 dan pembangunan 5 tahunan Kawasan Pariwisata Danau.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com