Menunggu "Godot" di Danau Toba - Kompas.com

Menunggu "Godot" di Danau Toba

Bernardus Djonoputro
Kompas.com - 22/08/2016, 12:00 WIB
BIRO PERS SETPRES Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri saat di atas kapal menuju Pulau Samosir, di tengah Danau Toba, Minggu (21/8/2016).

Presiden Republik Inddonesia Joko Widodo (Jokowi) menangkap peluang sektor pariwisata sebagai salah satu industri andalan nasional untuk bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 6 persen hingga 7 persen.

Namun saat ini Indonesia masih didera kendala kurangnya infrastruktur, serta persepsi tentang keamanan dan keselamatan, sehingga menghambat tercapainya pertumbuhan ekonomi.

Dalam The Travel and Tourism Competitiveness Index 2015, Indonesia menduduki ranking 50, sudah lebih baik dibanding tahun sebelumnya yang berada di peringkat 70. Namun ini masih belum cukup, karena potensi kita yang begitu besar.

Dengan menetapkan 10 destinasi prioritas, pemerintah sudah melansir target tinggi yang perlu dicermati terutama oleh para pembantunya di sektor pariwisata. Salah yang menjadi perhatian utama adalah Kawasan Pariwisata Strategis Nasional Danau Toba.

Dengan berkah alami kaldera purba plus tatanan kehidupan suku-suku bangsa dengan sejarah peninggalan tinggi, kawasan Danau Toba selalu menjadi intan yang belum terasah hingga kini.

Pasalnya, kawasan ini memiliki keterbatasan berupa carrying capacity, sehingga pembangunan dan eksploitasi berlebihan akan mengganggu kesinambungan, keseimbangan dan tata nilai setempat.

Jika menteri pariwisata Arif Yahya menargetkan satu juta wisatawan datang ke Toba pada akhir 2019, maka kita dapat berhitung sederhana.

Artinya jumlah itu sama dengan kira-kira 80.000 orang per bulan, atau kedatangan 2.800 per hari. Hal ini bisa berarti pula 8-10 pesawat badan sedang Boeing 737 per hari mendarat di sini.

Kondisi tersebut tentu akan mengubah bandar udara yang sepi dan terbatas saat ini, menjadi ramai dan padat di masa mendatang. Ini yang harus dipikirka, dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan setempat.

Pedoman Tata Ruang

Secara tata ruang, seluruh kawasan Danau Toba sudah diatur dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Danau dan sekitarnya melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2014.

KOMPAS.com / WAHYU ADITYO PRODJO Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Widodo berjalan memasuki titik awal Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba di Soposurung, Balige, Toba Samosir, Sumatera Utara, Minggu (21/8/2016). Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-71 RI tahun ini dipusatkan di Danau Toba, Sumatera Utara dengan tajuk "Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba". Acara ini berlangsung di dua tempat yakni Parapat (Simalungun) dan Balige (Toba Samosir).
Dengan demikian, seharusnya Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba menjadi pedoman untuk pembangunan ke depan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar-wilayah kabupaten, serta keserasian antar-sektor di Kawasan Danau Toba termasuk fungsi ruang untuk investasi dan kegiatan pariwisata.

Akhir minggu kemarin jajaran pimpinan negara hadir di kawasan Danau Toba, dalam rangka akselerasi pembangunan pariwisata. Namun, rupanya alur cerita mirip dengan apa yang disebut Samuel Beckett, "Menunggu Godot di Danau Toba". Kisah manis masih akan lama mampir di Danau Toba dan Pulau Samosir.

Mengapa demikian?

Ada beberapa hal terutama yang berkaitan dengan perencanaan di kawasan Toba. Seperti juga telah disampaikan Presiden, maka langkah pertama dan paling krusial adalah menyusun rencana Induk Pembangunan Kawasan Pariwisata Danau Toba untuk jangka waktu 25 tahun dari 2016 sampai 2024 dan pembangunan 5 tahunan Kawasan Pariwisata Danau.

Hendaknya, fokus merencana di kawasan Danau Toba yang mencakup 7 kabupaten ini harus didasari atas simulasi optimal daya dukung alam dan sosial.

Proses perencanaan bottom up menjadi kunci, karena keterlibatan masyarakat akan menentukan buy-in maupun presisi dari rencana ke depan. Kolaborasi menjadi kata penting, walaupun kompetisi antar-destinasi diperhitungkan secara matang dalam proses perencanaan.

Badan Otorita yang akan dibentuk juga harus secara seksama melakukan kajian Social Engineering  sejak awal demi menyiapkan masyarakat bertransformasi dan beradaptasi sebagai masyarakat industri pariwisata.

Masyarakat harus diajak untuk mengerti dunia hospitality, kewirausahaan, dan menjadi warga dunia.

Pembagian kerja, kolaborasi dan politik anggaran menuntut fokus yang tak kalah penting. Maka Badan Otorita harus memaduserasikan banyak aturan yang tumpang tindih.

Percepatan pembangunan infrastruktur menjadi kunci. Untuk itu harus segera direalisasikan program yang ada di berbagai kementerian.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO Kapal penyeberangan menjadi alat transportasi utama bagi warga yang tinggal di sekitar Danau Toba, Sumatera Utara, Selasa (21/6/2016).
Sebagai bagian dari Wilayah Pengembangan Strategis Pusat Metro Medan-Tebing Tinggi-Dumai-Pekanbaru, harmonisasi pembangunan infrastruktur ke-PU-an sudah disusun oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dengan modal perencanaan dan infrastruktur memadai, usaha destination branding dan integrated marketing communication plan serta promosi dapat berjalan lebih efektif dan berdaya guna.

Ke depan, harapan masyarakat sangat tinggi atas kesuksesan industri pariwisata yang berkesinambungan, sesuai kearifan lokal dan sebesarnya membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Pariwisata harus juga menjadi ujung tombak untuk menciptakan ruang layak hidup di berbagai pelosok tanah air.

Dari Toba, kita mengharapkan datangnya "Godot-Godot" di Tanjung Lesung, Mandalika, Morotai, Tanjung Kelayang, Borobudur, Labuan Bajo, Wakatobi, Raja Ampat.

 

 

EditorHilda B Alexander
Komentar
Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM