Pemerintah Mulai Bahas Skema FLPP Jilid Dua

JAKARTA, KOMPAS.com - Usulan Asosiasi Perusahan Pengembang Real Estat Indonesia (REI) terkait skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) kedua mulai dibahas oleh pemerintah.

"Bisa saja FLPP kedua yang diinginkan teman-teman REI ini jadi kebijakan dan sekarang memang sedang kami bahas," kata Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanudin, di Jakarta, Jumat (19/8/2016).

Akan tetapi, lanjut Syarif, kebijakan ini akan berbeda dengan skema FLPP yang sudah ada saat ini, yaitu untuk gaji di bawah Rp 4 juta dan rentang Rp 4 juta sampai Rp 7 juta.

Saran ini muncul lantaran tingginya permintaan perumahan subsidi dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Tingginya permintaan tersebut, tak diimbangi dengan ketersediaan dana yang cukup dan bisa diakses oleh pengembang guna membangun rumah bagi MBR.

Karena itu, FLPP tahap kedua pun diharapkan segera bergulir. Terlebih sampai saat ini masih banyak masyarakat non-MBR yang belum memiliki rumah.

"Kami meminta, mestinya ada FLPP paket dua yang diberikan ke MBR yang gajinya Rp 4 juta-Rp 8 juta. Itu tergolong MBR jika tinggal di kota," kata Ketua Umum REI Eddy Hussy.

Imbasnya, lanjut Eddy, jika harganya tidak disesuaikan dengan mereka yang hidup di perkotaan maka suplai perumahan bakal berkurang.

MBR yang dimaksud Eddy itu adalah mereka dengan profesi PNS, TNI, atau Polri dan yang menghabiskan waktu kerja dan hidupnya di area perkotaan.

Penyesuaian harga pun perlu dilakukan pemerintah untuk FLPP jilid dua ini. Sekarang harga rumah subsidi ditaksir Rp 140 juta sampai Rp 180 juta.

"Maka harganya mungkin bisa ditambah dari rentang Rp 180 juta-Rp 250 juta dan Rp 250 juta ke Rp 400 juta. Nah mereka ini tinggal pilih sesuai gaji yang mereka terima," ujar Eddy.