Tiga Tantangan Besar yang Dihadapi Basuki Tahun 2017

JAKARTA, KOMPAS.com - Tahun 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dihadapkan pada beberapa tantangan guna menghabiskan uang belanja negara untuk pembangunan infrastruktur.

Tantangan-tantangan tersebut tidaklah mudah, terutama dalam hal menyelesaikan pekerjaan yang tertunda pada 2016, pelaksanaan program tahun 2016, dan persiapan program tahun 2017.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, setidaknya ada tiga hal yang menjadi tantangan Kementerian PUPR.

“Tantangan pertama berkaitan dengan upaya menyeimbangkan pembangunan antar-wilayah,” ujar Basuki dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (17/8/2016).

Oleh karena itu, lanjut Basuki, ke depannya pembangunan infrastruktur perlu dilakukan secara terpadu dari pinggiran dan kawasan agar keseimbangan antar-wilayah bisa terwujud.

Hingga kini, ada 35 wilayah pertumbuhan yang ditetapkan sudah berkembang, sedang berkembang, dan atau masuk dalam pengembangan baru.

Tantangan kedua yang juga lumayan besar adalah terkait urbanisasi dan perkotaan. Menurut Basuki, angka 53 persen penduduk yang tinggal di perkotaan saat ini menjadi tantangan nyata untuk dikelola secara baik.

Jumlah penduduk di kota pun meningkat hingga 6 kali lipat dalam 40 tahun terakhir dari 20 juta orang pada 1970 menjadi 120 juta pada 2010.

“Keberadaan konsentrasi penduduk, aktivitas ekonomi maupun interaksi sosial budaya dan lingkungan di perkotaan tersebut menuntut dukungan layanan infrastruktur maupun pelayanan dasar yang layak,” tambahnya.

Tantangan terakhir yang tak kalah penting, menurut Basuki, berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya yang perlu lebih dioptimalkan dalam mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air dan kedaulatan energi.

“Potensi air yang melimpah, misalnya, perlu dikonversi secara nyata menjadi sumberdaya produktif antara lain dengan pembangunan waduk untuk melayani kebutuhan penyediaan air,” lanjutnya.

Karena itu, Basuki menyatakan perlu adanya rencana induk yang menaungi wilayah pertumbuhan baik kawasan-kawasan perkotaan, kawasan industri dan pariwisata maupun kawasan pedesaan prioritas.

“Saat ini Kementerian PUPR telah melaksanakan penyesuaian mekanisme pemrograman sebagai komitmen pelaksanaan master plan dan Rencana Strategi," pungkas dia.