100-0-100 Program Utopis yang Mandek di Tengah Jalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Program 100-0-100 yang jadi andalan pemerintah dan akan menjadi agenda baru perkotaan Zero Draft Habitat III yang akan disusun dalam Prepatory Committee Meeting ke-3 (PrepCom3) di Surabaya pada 25-27 Juli 2016 nanti, dinilai sangat utopis.

Pasalnya, program ini dibuat pada hari terakhir pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono, sehingga terkesan tergesa-gesa tanpa pertimbangan matang.

Ketua Umum Ikatan Ahli Perencana (IAP) Bernardus Djonoputro mengutarakan hal tersebut kepada Kompas.com, Selasa (19/7/2016). 

"Sejak awal sudah saya anggap aneh dan terlalu ambisius, terlebih untuk tercapai pada tahun 2019. Sayangnya tanpa tedeng aling-aling para pejabat di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadopsi program ini," tutur Bernie, sapaan karib Bernardus.

Terbukti, hingga saat ini program 100-0-100 mandek di tengah jalan karena dianggap tak didukung pemerintah daerah (pemda). Pertumbuhannya hanya 2 persen sejak tahun lalu.

Pernyataan tak didukung pemda yang diungkapkan Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dwityo Akoro Soerantomerupakan bentuk melempar tanggung jawab. 

Baca: Dukungan Pemda Minim, Program 100-0-100 Mandek

Padahal, kata Bernie, ini merupakan visi pemerintah pusat, yang sudah jadi agenda utama.  Melempar tanggung jawab tanpa menyiapkan bantuan dana dan kebijakan perkotaan yang mumpuni,  sangat disayangkan. 

Dengan keterbatasan dana dan program sistem kota-kota yang mumpuni, program 100-0-100 sangat utopis dan bisa jadi bumerang.

"Harusnya Kementerian PUPR sudah sejak awal bisa meenegarai hal ini. Kemudian memperbaiki target yang lebih masuk akal. Apa yang disampaikan Dwityo adalah pengingkaran atas kinerja pusat, dan menyalahkan daerah," tandas Bernie. 

100-0-100 merupakan program ketersediaan 100 persen air minum, 0 persen kawasan kumuh, dan 100 persen fasilitas sanitasi serta drainase di seluruh wilayah Indonesia.

Program ini masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019.