Kesiapan Proyek Tentukan Percepatan Pembangunan Infrastruktur - Kompas.com

Kesiapan Proyek Tentukan Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Bernardus Djonoputro
Kompas.com - 10/07/2016, 11:20 WIB
KOMPAS IMAGES / KRISTIANTO PURNOMO Kemacetan mengular sepanjang 18 kilometer di ruas tol Pejagan - Brebes Timur, Jawa Tengah, Jumat (01/07/2016). Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada H-3 lebaran.

Setiap tahun saat Hari Raya menjelang, Indonesia memasuki fenomena masa unik mudik. Semua sistem infrastrutur kita mendapatkan tekanan beban terberat di semua sektor. Baik kongesti di jalan raya seperti dialami Brexit (Brebes Exit), pelabuhan penyeberangan sampai bandara, menjadi cerminan atas kondisi ketersediaan infrastruktur kita.

Untuk membangun infrastruktur, data yang dilansir oleh Menkoperekonomian menyebutkan dana yang dibutuhkan sampai dengan 2019 adalah hampir Rp 5.000 triliun. Dari total dana yang dibutuhkan tersebut, kemampuan keuangan pemerintah melaui APBN, APBD dan BUMN hanya bisa memenuhi sekitar 45 persen.

Selebihnya diharapkan akan didapatkan melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Apakah ini akan tercapai?

Pengalaman saya pribadi terlibat dalam mengelola beberapa aset infrastruktur, maupun melakukan tender investasi di beberapa peluang tender KPBU, miris. Kalau melihat kemajuan tender-tender saat ini, target tersebut tampaknya sulit tercapai kalau pemerintah tidak berani melakukan terobosan inovatif.

Prinsip Kerja Bersama Swasta

Kemajuan proyek prioritas saat ini sangat lambat. Kasus daerah lebih menyedihkan lagi. Tengok Jawa Barat, provinsi terdekat dengan Jakarta dengan prospek proyek infrastruktur terbesar.

Dalam daftar Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), terdapat 7 proyek di Jawa Barat. Di Jawa Timur, proyek pembangunan instalasi air minum dan pipanisasi Umbulan konon telah meloloskan konsorsium pemenang setelah hampir 20 tahun berproses. Namun, nasib proyek-proyek tersebut sampai saat ini masih belum masuk ke tahapan financial closing.

KOMPAS IMAGES / KRISTIANTO PURNOMO Kemacetan mengular sepanjang 18 kilometer di ruas tol Pejagan - Brebes Timur, Jawa Tengah, Jumat (01/07/2016). Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada H-3 lebaran.
Masih segar juga dalam ingatan kita, bagaimana di proyek pembangunan penambahan kapasitas pelabuhan Tanjung Priok di Kalibaru Utara senilai lebih dari 2 miliar dollar AS, pemerintah memutuskan untuk membatalkan proses tender, walaupun sebelumnya lima konsorsium termasuk BUMN inisiator proyek sudah diloloskan pada tahap prakualifikasi.??

Masih banyak lagi daftar terhentinya proyek-proyek KPBU di tahap awal, apalagi di proyek-proyek yang traffic dan hitungan finansialnya marginal. Padahal dalam banyak kesempatan, pemerintah meyakini bahwa ekonomi Indonesia akan bertumbuh diatas 5 persen apabila infrastrukturnya digenjot.

Banyak Negara telah melakukan pola model KPBU, seperti Australia, Korea dan Filipina, baik untuk membangun infrastruktur ekonomi maupun infrastruktur sosial. Catatan penting dari berbagai pengalaman negara-negara tersebut menyimpulkan bahwa KPBU ini adalah konsep yang kompleks dan tidak mudah, apalagi kalau persepsi semua stakeholders tidak sama dalam memahami KPBU itu sendiri. 

Konsep memadukan kerjasama antara Pemerintah dan swasta, prinsipnya mencoba memadukan dua konsep besar: motif mengatur dan melayani masyarakat dan motif profit, untuk dirumuskan secara win-win

Badan Penyiapan Proyek KPBU?

Mencermati pengalaman penyelenggaraan tender KPBU selama ini, ada beberapa permasalahan utama yang bisa kita temukan, yaitu persiapan proyek yang tidak optimal, kompleksitas politik lokal, regulasi, hukum, aspek pendanaan yang belum sinkron, pembebasan lahan, dan lemahnya manajemen KPBU.

Dari berbagai permasalahan tersebut, manajemen KPBU tentunya menjadi kunci bagi keberhasilan bangsa Indonesia untuk membangun lebih cepat infrastruktur yang dibutuhkan.

Perpres Nomor 38 Tahun 2015, dan kemudian diikuti dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Perka 19/2015, telah memberikan kejelasan hukum pola kemitraan ini sebagai salah satu langkah strategis pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla.

Dalam skema ini ada unit yang disebut sebagai Simpul KPBU, yang bertindak sebagai koordinator dan pengembang kebijakan KPBU. Selain itu diatur pula  keberadaan Badan Penyiapan KPBU, yaitu unit yang ditunjuk oleh Simpul.

Tender investasi sama sekali berbeda dengan tender untuk pengadaan barang dan jasa. ??Esensi dari kemitraan dan risk-sharing menjadi kata kunci. PPP Delivery Unit atau Simpul KPBU bentukan pemerintah adalah sebuah tim manajemen KPBU yang memiliki sikap dan pandangan yang terbuka mengenai aspek-aspek komersial dari setiap konsesi.

Arimbi Ramadhiani/Kompas.com Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, meninjau pembangunan proyek Jalan Tol Trans Sumatera ruas Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, Rabu (2/3/2016).
Indonesia sendiri sebetulnya sudah cukup memiliki alat-alat kebijakan yang diperlukan, termasuk Pedoman KPBU dimana didalam nya termasuk  pembangunan infrastruktur sosial dan infrastruktur ekonomi . Harus ada pembagian tugas yang jelas.

Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) sebagai bagian regulator mengatur kebijakan dan koordinator pembangunan infrstruktur dasar melalui APBN. Fokus pada proyek prioritas, dan menjadi sektor prmimpin untuk meningkatkan kerja sama antar kementerian dan instansi pemerintah, supaya semua punya pengertian sama mengenai proyek prioritas infrastruktur.

Sementara itu semua proyek yang oleh ketiga Simpul sudah ditentukan akan dilelang melalui skema KPBU, di tugaskan dan di kelola Badan Penyiapan KPBU. Melalui unit ini maka proyek seperti Air Bersih Lampung, Kereta Cepat Bandara Internasional Soekarno-Hatta,  Air West Semarang,  Jalan Serang-Panimbang,  Air Jatiluhur Limbah Jakarta,  harusnya bisa dikelola masuk tender segera.

Namun, di mana hendaknya unit Penyiapan Proyek KPBU ini ditempatkan?

Padahal saat ini ada unit KPBU di direktorat Pengelolaan Resiko Kementerian Keuangan, ada KPPIP di Kemnko Pereknomian, dan Direktorat PPP di Bappenas. Saya setuju agar ketiga unit ini bertindak sebagai Simpul KPBU untuk memastikan kebijakan KPBU di Indonesia. Persoalan aturan pendanaan berkaitan dengan UU Keuangan dan Perbendaharaan Negara, dan juga UU Otonomi Daerah harus di tuntaskan.

KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO Suasana ruas jalan tol Bawen-Salatiga, Jawa Tengah, difoto dari udara, Minggu (26/6/2016). Ruas yang merupakan bagian dari Tol Trans-Jawa itu rencananya akan dibuka sementara untuk alternatif jalur mudik mulai H-7 Lebaran.
Badan Penyiapan KPBU dibentuk dan bertugas untuk membantu ketiga unit Simpul tadi. Mengingat strategisnya isu infrastruktur, maka Badan Penyiapan ini perlu punya jalur langsung ke Presiden. Hal ini tercermin dalam pengalaman negara lain dan juga sesuai dengan Peraturan kepala LKPP 19/2015.

Pengelolaan Persiapan Proyek KPBU harus dilakukan end-to-end, mulai perencanaan proyek, pelaksanaan pra-studi kelayakan, penyusunan proposal dan request- for-proposal, penyusunan strategi tender, pemilihan konsultan, sampai supervisi pelaksanaan negosiasi, financial terms, concession agreement, dan financial close.?

Kita semua perlu segera keluar dari lingkaran retorika, bekerja dengan tepat guna, dan mengisi jajaran manajemen Badan Penyiapan KPBU di berbagai lini dengan profesional yang tangguh, kompeten secara komersial, bervisi ke depan dan mampu membangun kepercayaan baik dari dalam maupun luar negeri.

?Manajemen yang mampu membawa investor ikut serta membangun infrastruktur, baik melalui proyek KPBU yang sudah ditentukan, maupun melalui inisiatif swasta melalui jalur unsolicited.

EditorHilda B Alexander
Komentar
Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM