Minimalisasi Korban Gempa, Standar Teknis Bangunan Penting Ditata Kembali

JAKARTA, KOMPAS.com - Ancaman gempa bumi memang tidak sepele. Bencana ini bisa mengakibatkan orang meninggal dan infrastruktur hancur.

Kerusakan ini dapat memengaruhi kemajuan pembangunan suatu negara. Menurut Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Wisnu Widjaja, jika kekuatannya besar, gempa bumi juga bisa menimbulkan bencana lainnya misalnya tsunami.

"Terlepas dari itu, ahli gempa bumi sepakat, dalam kejadian gempa bumi, bukan gempanya yang membunuh tapi bangunannya," ujar Wisnu saat Workshop Karakterisasi Sumber Gempa Baru untuk Updating Peta Gempa Indonesia 2016 di Hotel Ambhara, Jakarta, Senin (30/5/2016).

Oleh karena itu, kata Wisnu, penataan standar teknis bangunan sangat penting. Pasalnya, bencana gempa bumi merupakan peristiwa alam yang sulit diprediksi.

Meski demikian, tidak berarti kita pasrah dan tidak mencegah atau setidaknya mengurangi dampaknya.

Terkait hal ini, BNPB melakukan koordinasi dengan stakeholder untuk menyusun rancangan nasional penanggunalan bencana dengan mengurangi tingkat risikonya.

Sebagaimana diketahui, Indonesia memiliki lempeng tektonik aktif. Di satu sisi, lempengan ini membentuk relief permukaan bumi dengan pemandangan yang indah.

Namun, kondisi ini juga berpotensi menimbulkan musibah, jika tidak terkelola dengan baik.

"Dari data analisis bencana, 386 kab kota dengan jumlah 148,4 juta jiwa tinggal di daerah yang tingkat kerawanannya sedang sampai tinggi," sebut Wisnu.

Ia juga mengatakan, potensi bencana gempa bumi bagian timur bahkan lebih tinggi jika dilihat dari sejarah kejadian bencana dan aktivitas tektonik yang ada.

Wisnu menambahkan, gempa bumi juga mengintai sebagian besar pelosok Indonesia.

Oleh karena itu, dibutuhkan data akurat untuk meaksanakan mitigasi bencana yang mungkin terjadi.

"Untuk itu, updating sumber-sumber gempa bumi baru perlu dilakukan untuk alternatif solusi jangka pendek dan panjang untuk membantu upaya penanggulaan bencana," kata Wisnu.

Pembaruan peta ini diperlukan karena ditemukan sumber-sumber gempa baru, baik itu terjadi setelah 2010 maupun gejala geologi yang sebelumnya tidak terindikasi.

Saat ini, salah satu sesar baru yang sebelumnya tidak terindikasi adalah mulai dari Nusa Tenggara Barat, Surabaya, Semarang, dan Jawa Barat.

Untuk pembaruan peta gempa, pemerintah mengadakan pelatihan atau lokakarya. Kegiatan ini diadakan untuk mengenali sumber-sumber gempa baru dan karakterisik sumber-sumber gempa yang sudah ada.

Dalam lokakarya ini Kementerian PUPR bekerjasama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Minerl (ESDM), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Informasi Geospasial, dan Institut Teknologi Bandung (ITB).