Jumlah Insinyur yang Bersertifikat Kompeten Kurang Dua Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Sertifikasi dianggap sebagai salah satu cara untuk membuat tenaga kerja konstruksi terutama insinyur asal Indonesia bisa bersaing dengan tenaga asing, terutama dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) saat ini.

Namun sayangnya, dari 540.000 tenaga ahli konstruksi Indonesia, hanya ada 128.897 orang yang bersertifikat nasional.

"Sementara tenaga ahli (insinyur) yang memiliki sertifikat kompetensi kurang dua persen. Itu pun dimiliki perusahaan untuk kelengkapan ambil surat badan usaha agar bisa ikutan tender," jelas Ketua Persatuan Insinyur Profesional Indonesia (PIPI), Raswari, di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta, Kamis (19/5/2016).

Hal itu dianggap Raswari justru menyalahi aturan yang ada. Menurutnya, sertifikasi kompetensi insinyur di negara-negara ASEAN sebanyak 60 persen justru dipegang sendiri bukan oleh perusahaan.

Peraturan tentang sertifikasi insinyur di Indonesia dianggap Raswari masih kurang tegas bila dibandingkan dengan Malaysia.

"Di Malaysia, begitu ada yang masuk jasa konstruksi, para tenaga kerjanya langsung ditanya sertifikasinya. Kalau tidak ada langsung dikembalikan ke negaranya," tambahnya.

Raswari lantas berharap ke depannya tenaga kerja dan insinyur bersertifikat bisa lebih banyak lagi.

Selain itu, sertifikat yang dikeluarkan juga mesti dalam dua bahasa agar nantinya para tenaga kerja tersebut bisa go international.