"Belajarlah dari Alam Sebelum Alam yang Memberi Pelajaran pada Kita"

JAKARTA, KOMPAS.com - Kontroversi reklamasi harus segera didiskusikan supaya tidak menghancurkan kelestarian alam dengan pencemaran dan pengerukan pulau.

Dampak buruk reklamasi sangat besar bagi lingkungan, apalagi jika dilakukan tanpa persiapan.

Menurut Dekan Fakultas Ekologi Manusia (Fema) Institut Pertanian Bogor (IPB) Arief Satria, diskusi tentang reklamasi ini harus dibahas secara utuh dan sempurna dengan disertai undang-undang yang berlaku.

"Begitu kita salah mengalkulasikan, (reklamasi) ini akan berdampak siginifikan karena mengubah bentang alam," ujar Arief saat diskusi Perspektif Indonesia dengan topik "Masih Perlu Reklamasi?" di Jakarta, Sabtu (16/4/2015).

Ia mengatakan, peraturan mempunyai tujuan yang bagus. Dalam hal ini, undang-undang bisa menjaga sistem di perairan karena tidak fokus pada dimensi ekonomi, tetapi juga lingkungan dan sosial.

Berkaitan dengan itu, menurut Arief, lingkungan adalah harga mati. Untuk itu, reklamasi juga menyangkut hidup dan mati.

Ia menuturkan, alam memiliki sistem dan kesimbangan sendiri. Saat kesimbangan ini diubah, maka akan muncul pesoalan baru. Alam tidak bisa selalu dianggap sangat efisien.

"Kita harus belajar dari alam sebelum alam yang memberi pelajaran pada kita," tandas Arief.

Sebelumnya, Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) M Riza Damanik juga menilai reklamasi bertentangan dengan visi Presiden Joko Widodo yang ingin mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Dalam visi tersebut disebutkan salah satu pilarnya adalah untuk menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan membangun kedaulatan pangan melalui pengembangan industri perikanan. Hal ini juga menunjukkan bahwa nelayan sebagai pilar utamanya.

Pada pilar yang lain juga disebutkan bahwa pemerintah harus menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut.