Kata Aher, Reforma Agraria Bisa Tingkatkan Ekonomi Kerakyatan

GARUT, KOMPAS.com - Program Reforma Agraria di Garut adalah gebrakan pertama Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasioal (ATR/BPN) di Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau karib disapa Aher mengaku menyambut baik program tersebut bisa diwujudkan di wilayah kekuasaannya.

Untuk itu, Aher akan berkoordinasi dengan bupati dan BPN di kota-kota di Jawa Barat untuk mencari lahan-lahan Reforma Agraria lain untuk masyarakat.

"Ketika mereka (masyarakat) memiliki lahan terbuka, maka bisa menciptakan kemakmuran. Ini bagian dari ekonomi kerakyatan," ujar Aher di Garut, Rabu (13/4/2016).

Menurut Aher, bagian dari ekonomi kerakyatan ini adalah karena masyarakat memiliki sejumlah tanah, sementara sebagian lain lahan tersebut disewakan ke perusahaan oleh pemerintah.

Bersama-sama dengan perusahaan, rakyat membangun lahan tersebut dan menyepakati tanaman yang bisa dibudidayakan.

Dengan begitu, perusahaan dan rakyat bisa menjadi makmur dari lahan yang ada tersebut. Rakyat juga tetap memiliki lahan, bukan sebagai buruh perusahaan.

Meskipun masing-masing penduduk hanya memiliki tanah seluas satu hektar sampai 10 hektar, tetap saja mereka memegang sertifikat hak milik (SHM).

Menyewakan tanah ke perusahaan maupun industri, kata Aher, juga diperlukan untuk mendorong ekonomi daerah dan negara lebih baik lagi.

"Rakyat harus bekerja sama dengan siapa pun. Ini lahan negara yang dikuasakan melalui sertifikat kepada rakyat. Sisanya yang memungkinkan jadi trigger ekonomi, harus diserahkan ke industri. Jadi lahan untuk industri dan melibatkan rakyat," jelas Aher.