200 SMK Disiapkan Jadi Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah 200 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) disiapkan sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1).

Penyiapan LSP-P1 mencakup fasilitasi penyiapan asesor, penyiapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan penyiapan Materi Uji Kompetensi.

Hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) atau tenaga kerja terampil di bidang konstruksi yang tidak hanya cukup dari segi jumlah, melainkan juga cukup tinggi dari segi kualitas.

Menurut Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Yusid Toyib, penyiapan SMK sebagai LSP-P1 ini merupakan sinergi strategis antara Bidang Konstruksi Ditjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR untuk memenuhi target pembangunan SDM konstruksi bersertifikat tahun 2015-2019.

"Adapun target pembangunan SDM konstruksi bersertifikat selama 5 tahun ke depan sebanyak 750.000 orang," ujar Yusid dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Rabu (16/3/2016).

Dia menambahkan, kerjasama tersebut dilaksanakan melalui penyiapan perangkat sistem sertifikasi dengan melibatkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dengan sertifikasi ini, diharapkan lulusan SMK dapat lebih kompeten dan siap memasuki dunia kerja.

Sementara, penyusunan skema sertifikasi bidang konstruksi bagi SMK sudah dimulai sejak akhir 2015, dan telah selesai dilaksanakan dengan hasil 9 skema sertifikasi yang mencakup 5 skema dalam bentuk okupasi, dan 4 skema kualifikasi.

Terkait LSP-P1, salah satu perangkat yang harus disiapkan adalah asesor kompeten dengan sasaran sekurang-kurangnya 3 orang guru SMK Bidang Konstruksi di tiap sekolah atau 600 orang guru yang akan disiapkan menjadi assesor.

Kegiatan penyiapan asesor akan dipusatkan di Balai Pelatihan Jasa Konstruksi yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Bina Konstruksi di daerah dengan pembiayaan dari pihak Ditjen Bina Konstruksi.

"Program penyiapan asesor SMK sebanyak 600 orang ini akan dimulai pada bulan Mei 2016," cetus Yusid.

Sedangkan fasilitasi penyiapan TUK dilaksanakan melalui sinergi sumber daya antara Ditjen Dikdasmen dan Ditjen Bina Konstruksi.

Fasilitasi TUK dimaksud mencakup penyiapan sarana prasarana di SMK dalam bentuk bantuan pemerintah yang berasal dari DIPA Satuan Kerja Direktorat PSMK ataupun penyediaan peralatan praktek di SMK oleh Ditjen Bina Konstruksi melalui mekanisme Pinjam Pakai.

Selain kerja sama di atas, Ditjen Bina Konstruksi juga akan memfasilitasi pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan/Industri bagi seluruh siswa SMK Bidang Konstruksi pada proyek pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi siswa SMK.

Guru SMK Bidang Konstruksi juga akan diberikan kesempatan program pelatihan kerja praktis yang berlangsung di dalam situasi pekerjaan yang sebenarnya atau On the Job Training (OJT) di proyek-proyek pemerintah guna meningkatkan kompetensi bidang konstruksi.