Target Bantuan PSU Tahun Ini 42.000 Unit

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Rumah Umum dan Komersial (RUK) Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan melakukan penjaringan usulan bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan di daerah-daerah.

“Kami berharap Pemerintah daerah bisa segera mengusulkan bantuan PSU perumahan yang dibutuhkan pada tahun ini dan tahun 2017 mendatang,” ujar Direktur Rumah Umum dan Komersial Ditjen Penyediaan Perumahan Irma Yanti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (17/2/2016).

Irma menjelaskan, tahun ini target Bantuan PSU ditetapkan sebanyak 42.000 unit. Adapun komponen Bantuan PSU pada Tahun Anggaran 2016 meliputi jalan, ruang terbuka non-hijau seperti tempat parkir atau lapangan olahraga, dan Penerangan Jalan Umum (PJU).

Ditjen Penyediaan Perumahan, tambah Irma, harus memiliki strategi untuk bisa memenuhi target 42.000 unit tersebut.

"Apabila pemerintah daerah telah membawa usulan lokasi yang dapat diajukan kami persilakan agar dapat kami proses untuk tahun 2016 dan tahun mendatang,” ucap Irma.    

Lebih lanjut, Irma menerangkan, pelaksanaan Rapat Koordinasi Bantuan PSU yang dilakukan pekan lalu dimaksudkan untuk menyosialisasikan kebijakan dan peraturan pelaksanaan bantuan PSU untuk Perumahan Umum Wilayah Jawa II yang meliputi Provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur.

Sementara itu, Ketua Panitia Rapat Koordinasi Bantuan PSU untuk Perumahan Umum Wilayah Jawa II Tahun Anggaran 2016 Deny Dwi Susanto menyatakan, kegiatan ini merupakan awal kegiatan dari seluruh rangkaian penyelenggaraan rapat koordinasi Bantuan PSU TA 2016 di wilayah Jawa.

"Rapat Koordinasi ini dibagi ke dalam dua sesi yaitu sesi paparan materi dan sesi desk konsultasi," cetusnya.

Pada kegiatan ini juga disampaikan kisah sukses pengalaman membangun perumahan umum dalam rangka memperoleh bantuan PSU dari perwakilan pelaku pembangunan di Provinsi Jawa Tengah dan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Malang dalam mendukung pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).