Tepis Tudingan Pencitraan, Pemerintah Harus Tahu Pasti Kebutuhan Rumah

Namun, di sisi lain, program ini juga dikhawatirkan hanya untuk kepentingan pencitraan pemerintah semata.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Eddy Ganefo mengatakan, tudingan tersebut muncul karena jumlah rumah yang dibangun pemerintah tidak jelas.

"Program ini kan untuk mengentaskan kekurangan rumah, bukan untuk pencitraan. Tapi, karena dihitung proyek, jadi yang dihitung yang terbangun," ujar Eddy kepada Kompas.com, Rabu (20/1/2016).

Eddy mengaku khawatir dalam enam bulan ke depan tidak ada perkembangan kemjuan program ini. Pasalnya, yang dilaporkan pemerintah akhir tahun lalu adalah rumah yang baru akan dibangun.

Rumah-rumah tersebut bahkan belum masuk daftar Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan baru akan dibeli tahun ini.

Jika sebelumnya rumah-rumah ini sudah masuk dalam Program Nasional Pembangunan Satu Juta Rumah pada 2015, maka tidak bisa masuk hitungan kembali pada tahun ini.

"Seharusnya, rumah yang dihitung itu sudah serah terima. Kalau baru akan dibangun atau sudah dibangun, apa akan mengentaskan backlog (kekurangan rumah)?" jelas Eddy.