Kontrak Pekerjaan Diteken, Bagus Buat Percepatan Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS.com - Penandatanganan kegiatan tahun anggaran 2016 yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dinilai merupakan langkah tepat untuk bisa mempercepat proses pembangunan infrastruktur.

"Ya saya pikir itu bagus buat pemerintah agar bisa segera merealisasikan infrastruktur yang akan dibangun tahun ini," kata pengamat infrastruktur dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Harun Alrasyid Lubis, di Jakarta, Rabu (13/1/2016).

Selain itu, Harun juga menyoroti capaian serapan anggaran Kementerian PUPR selama 2015 yang menyentuh angka 94,4 persen. Menurutnya, Kementerian PUPR menjadi salah satu kementerian yang rapor dan kinerjanya bagus selama setahun kemarin.

Seperti diketahui bahwa Peluncuran Penandatanganan Kontrak Kegiatan Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh Kementerian PUPR merupakan upaya untuk mempercepat penyerapan anggaran tahun 2016.

"Acara ini bukan seremonial, namun semata-mata laporan Kementerian PUPR kepada masyarakat bahwa kita siap bekerja awal Januari 2016. Biasanya penyerapan anggaran pada Mei-Juni sebesar 6 persen, kita akan tarik pada Januari sehingga penyerapan anggaran lebih baik," jelas Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, di Jakarta, pekan lalu.

Total paket yang ditandatangani kala itu adalah sebanyak 644 paket dengan nilai kontrak Rp 8,81 triliun.

Dari 664 paket, sebanyak 597 paket merupakan paket kecil dengan nilai kontrak di bawah Rp 50 miliar. Sementara sisanya, sebanyak 47 paket merupakan paket-paket besar di atas Rp 50 miliar.

Nilai kontrak yang ditandatangani pekan lalu merupakan 10,84 persen dari total belanja modal Kementerian PUPR Tahun 2016 sebesar Rp 81 triliun. Pagu anggaran Kementerian PUPR Tahun 2016 sendiri sebesar Rp 104,8 triliun.

Adapun paket kontrak yang ditandatangani hari ini adalah bidang Sumber Daya Air (SDA) sebanyak 191 paket senilai Rp 811,41 miliar.

Kemudian bidang Jalan dan Jembatan sebanyak 436 paket senilai Rp 7,93 triliun, bidang Infrastruktur Pemukiman sebanyak 11 paket senilai Rp 68,87 miliar, dan bidang Penyediaan perumahan sebanyak 6 paket senilai Rp 4,8 miliar.