Arsitektur dan Jati Diri Bangsa

"Penyelenggara perlu menunjuk tenaga ahli yang mampu membuat gedung berkinerja sesuai syarat, juga berhati nurani memikirkan kebahagiaan pemakai. Arsitek adalah salah satu profesional yang memiliki kemampuan itu," ujar Gunawan pada seminar atau Talks bertema "Arsitektur, Kota, dan Ideologi Bangsa", Selasa (1/12/2015) lalu.

Seminar tersebut merupakan rangkaian Talks bertema "Melembagakan Undang-undang Bangunan Gedung Menuju Kota Layak Huni dan Berkelanjutan" yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai kerjasama antara Kementerian PU-PR dan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI).

Selain Gunawan, hadir para ahli seperti Ahmad Erani Yustika, Direktur Eksekutif Institute for Development Economics and Finance (INDEF), Park Won-soon, seorang pengacara dari Korea Selatan yang terpilih sebagai Walikota Seoul empat tahun lalu, serta Prof Kemas Ridwan Kurniawan, seorang peniliti sejarah sosial budaya arsitektur dan urbanisme Indonesia, yang juga lulusan dari jurusan arsitektur di Universitas Indonesia.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU-PR Andres Suhono mengatakan, Talks merupakan bentuk dukungan dari Kementerian PU-PR sebagai penentu arah pembangunan dan pembuat kebijakan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Bangunan Gedung.

"Kami perlu mendukung keprofesian bidang konstruksi terutama arsitek agar profesional Indonesia dapat semakin kuat dan dapat bersama-sama membangun Indonesia sesuai identitasnya dengan tidak tergerus bermacam tren asing yang belum tentu sesuai dengan jati diri bangsa," jelas Andreas.

Sementara itu, ekonom yang pernah menjabat sebagai Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Prof Emil Salim, mengatakan berharap para arsitek bangkit menunjukkan jati diri bangsa dan memperlihatkan semangat keadilan sosial.

"Sehingga sebagai pemilik tanah kita ikut menikmati manfaat nilai tambah dari pembangunan," ujar Emil Salim.