Muka Tanah Wilayah Utara Jakarta Turun 26 Sentimeter Per Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com - Penurunan muka tanah dan kenaikan muka air semakin memprihatinkan. Menurut data Institut Pertanian Bogor (IPB) 2014, kenaikan muka air di Pulau Jawa terjadi sekitar 7,3 milimeter per tahun.

Sementara menurut data global, dalam 100 tahun, muka air naik sekitar 150 milimeter atau 1,5 meter per tahun.

Untuk wilayah Jakarta, penurunan muka tanah berbeda-beda, mulai dari 1 sentimeter hingga 20 sentimeter per tahun.

Penurunan muka tanah terparah adalah sampai 26 sentimeter per tahun di utara Jakart. Ini merupakan penurunan muka tanah maksimum.

"Kenapa ada penurunan muka tanah? Karena ada pengambilan air tanah besar-besaran, makin banyak beban konstruksi bangunan dan konsolidasi alami dari tanah yang memang aluvial dan tektonik," ujar Pakar Ilmu Kelautan IPB Alan Koropitan, di Jakarta, Rabu (11/11/2015).

Meski demikian, kata Alan, kenaikan muka laut berdasarkan iklim di dunia, masih dalam hitungan milimeter. 

Mengingat penurunan muka tanah di Jakarta sudah mencapai hitungan sentimeter, persoalannya bukan lagi karena perubahan alam, melainkan adanya konstruksi dan pengambilan air tanah.

Sementara pembuatan pulau buatan atau reklamasi, menurut Alan, juga bukan solusi untuk mengatasi banjir.

Reklamasi ini hanya menyumbat di muaranya dengan pengerasan pulau-pulau. Pada waktu yang sama, muka tanah di Jakarta turun dan debit air makin bertambah.

Saat ada limpasan air, alirannya akan tersumbat akibat reklamasi sehingga berpotensi banjir. Alternatif berikutnya adalah menambah pompa banjir.

Alan mempertanyakan alokasi pengadaan pompa mau dibebankan ke mana kalau memang reklamasi dilakukan.

Tidak hanya itu, Alan juga mempertanyakan rekomendasi lokasi sumber material urugan yang cocok untuk reklamasi. Selama ini, untuk membuat pulau baru macam Singapura, pasir harus diambil dari pulau terpencil atau pesisir.

"Tidak mungkin di darat ambil pasirnya. Pasti ke pesisir dan pulau terpencil. Sekarang, mau tidak penduduk pulaunya menyerahkan pasir untuk jadi urugan. Yang terjadi sekarang kan kucing-kucingan. Apa kita mau ulangi lagi kesalahan Singapura?" tandas Alan.

Alan mengaku, sebagai akademisi, pihaknya tidak memaksa pemerintah untuk menghentikan proyek reklamasi. Namun, dia merasa wajib untuk mengingatkan konsekuensi yang muncul jika pembuatan pulau terus dilanjutkan.