Properti HGB di Atas HPL Aman Tetapi Menyulitkan

"Masalahnya bukan aman atau tidak, tapi sangat menyulitkan pemilik HGB. Karena untuk mereka yang ingin memperpanjang, menyewakan, atau menjualnya harus mendapatkan persetujuan pemilik HPL terlebih dahulu," tutur Arie, Rabu (8/7/2015). 

Selain itu, masyarakat atau investor juga harus hati-hati bahwa tidak seluruh HPL dalam kondisi clean and clear atau jelas, dan bersih dari sengketa. Terlebih, HPL-HPL yang diterbitkan pada zaman Presiden Soeharto ini masih belum jelas dan bersih perolehannya. 

Arie mencontohkan HPL di Batam, Riau, HPL di Jalan Enggano milik PT Pelindo (Persero), dan HPL yang dikelola Pusat Pengelolaan Kompleks (PPK) Gelora Bung Karno Senayan. 

Kasus di Jalan Enggano dan Batam, kata Arie mencuat karena digugat oleh pemilik lahannya yang notabene berasal dari golongan tidak mampu. Mereka menuntut haknya yang tidak dipenuhi oleh pemegang HPL. 

"Sementara kasus di PPK Gelora Bung Karno adalah banyak pemilik HGB yang statusnya 'dilindas' atau 'ditumpuk' oleh pemegang HPL," ungkap Arie. 

Dia menyebut kasus HGB Hotel Hilton, Ratu Plaza, dan Panin Tower yang 'melindas' HGB pemilik sebelum HPL  lahan tersebut diberikan kepada Sekretariat Negara melalui PPK Gelora Bung Karno. 

"Jadi, HGB di atas HPL memang aman. Namun perlu diperhatikan apakah status lahan HPL-nya sudah bersih dan jelas. Jangan sampai terulang kasus tersebut di atas," pungkas Arie. 

Sebelumnya diberitakan, marak dibangun proyek-proyek properti dengan status HGB di atas HPL. Proyek tersebut digarap pengembang-pengembang besar. Sebut saja Citra Towers dan Ciputra Plaza oleh PT Ciputra Residence, Springhill Royal Suites milik Springhill Group, dan The Mansion @Dukuh Golf Kemayoran oleh Agung Sedayu Group. Seluruh proyek ini berada di atas HPL yang dikelola PPK Kemayoran.

Sedangkan Senayan Gateway, Sentral Senayan, FX Plaza, Harris Hotel, dan Taman Ria Senayan, dikembangkan di HPL PPK Gelora Bung Karno Senayan.