Serapan Anggaran Rendah, Kementerian PUPR Siapkan Tiga Skenario Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Kendati serapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih minim, per 2 Juli 2015 sebesar 14,80 persen, namun instansi yang berada di Jl Patttimura Jakarta Selatan ini, sudah menyiapkan tiga skenario politik anggaran baru.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono telah merumuskan tiga skenario tersebut dalam kebijakan pembangunan infrastruktur PUPR untuk Tahun Anggaran (TA) 2016.

Ketiga skenario anggaran itu ditujukan guna menjawab tema utama Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016, yakni Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas.

Adapun tiga skenario politik anggaran TA 2016 ini, menurut Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Velix Wanggai, adalah “skenario ideal” kebutuhan PUPR sebesar Rp 178,22 triliun.  Skenario kedua, "skenario moderat” sebesar Rp 126 triliun atau naik 6,3 persen dari tahun 2015 yakni Rp 118,5 triliun. Hal ini sebagai Skenario Penyesuaian Pagu Indikatif yang dibahas bersama Komisi V DPR.

"Skenario ketiga sebagai 'skenario realistis' sebesar Rp 102,5 triliun yang merupakan pagu indikatif yang diberikan oleh Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)," jelas Velix dalam keterangannya kepada Kompas.com, Senin (6/7/2015).

Dalam "skenario ideal", Kementerian PUPR akan menjawab arah kebijakan dan target-target strategis yang ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019. Misalnya untuk sumber daya air, Kementerian PUPR membangun 65 waduk, 1 juta irigasi baru, dan 3 juta hektar rehabilitasi jaringan irigasi maupun 200.000 hektar penanganan kawasan rawan banjir.

Di bidang bina marga, ditargetkan untuk membangun 1.000 kilometer jalan tol, 2.650 kilometer jalan baru ruas nasional, dan pembangunan jembatan 29.859 meter. Demikian pula, target 2015-2019 di bidang cipta karya dengan pola kebijakan 100 persen-0 persen-100 persen, yang artinya pada tahun 2019 akses air minum 100 persen, luas kawasan kumuh perkotaan 0 persen, dan akses sanitasi 100 persen.

Demikian pula, kebijakan pembangunan 550.000 unit rumah susun, 50.000 unit rumah khusus, 250.000 unit rumah baru, maupun kebijakan 900.000 unit Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR-FLPP) rumah tapak dan rumah susun.

Skenario ideal

Untuk tahun 2016, "skenario ideal", menurut Velix akan dapat menjawab tahapan dari target-target besar yang diberikan ke Kementerian PUPR. Namun jika hanya “skenario moderat” Rp 126 triliun atau “skenario realistis” Rp 102 triliun, maka ada sejumlah konsekuensi berupa penyesuaian alokasi anggaran dengan pencapaian target-target strategis.

"Penyesuaian tersebut misalnya dengan skenario realistis, kita tidak dapat membangun bendungan baru. Namun, jika skenario moderat yang diperoleh, maka pada tahun 2016 kita dapat membangun 4 bendungan baru. Selanjutnya, dalam skenario ideal, akan ada 8 bendungan prioritas yang dapat terealisasi," jelas Velix.

Demikian pula dengan dimensi pembangunan manusia, Kementerian PUPR akan meningkatkan akses masyarakat untuk memiliki rumah, akses air bersih, sanitasi, dan akses jalan ke sentra-sentra pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Sedangkan di sisi dimensi pembangunan sektor-sektor unggulan, Kementerian PUPR mendukung sentra-sentra pangan nasional di berbagai daerah (agenda kedaulatan pangan), akses jalan ke destinasi wisata (agenda pariwisata), akses jalan ke pelabuhan-pelabuhan utama (agenda kemaritiman), dan infrastruktur PUPR di 14 Kawasan Industri, maupun optimalisasi bendungan untuk PLTA (agenda kedaulatan energi dan ketenagalistrikan).

Adapun dimensi pemerataan dan kewilayahan, Kementerian PUPR fokus untuk membangun dari pinggiran seperti kawasan perbatasan, daerah-daerah tertinggal, kawasan marjinal perkotaan dan perdesaan, maupun Kawasan Timur Indonesia.

Kementerian PUPR juga telah menetapkan 35 Wilayah Pengembangan Strategis di seluruh Indonesia. Menteri Basuki Hadimuljono menekankan agar seluruh infrastruktur PUPR dipadukan dalam 35 Wilayah Pengembangan Strategis supaya  berjalan sinergis dan terpadu.