Pemerintah Kucurkan Rp 4 Triliun Atasi Kawasan Kumuh

Meski begitu, menurut Dirjen Cipta Karya Andreas Suhono, masyarakat sudah hampir 100 persen bisa mendapatkan akses air minum. "Buktinya semua minum. Belum pernah ada yang mati karena tidak ada air. Konteksnya mereka mencari sendiri akses air. Perhatian pemerintah sekarang pada masyarakat yang harus jalan 5 kilometer untuk mendapatkan air. Ini prioritas pemerintah," ujar Andreas usai National Urban Forum di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Kamis (28/5/2015).

Saat ini, kata Andreas, untuk akses aman air minum seluruh Indonesia, sudah mencapai 70 persen. Di beberapa tempat, misalnya Palembang dan Surabaya, capaiannya mencapai di atas 90 persen. Dengan demikian, pemerintah tidak khawatir target akses aman air minum tidak tercapai.

Untuk sanitasi, capaiannya sudah 60 persen. Sementara untuk kawasan kumuh yang menuju 0 persen, saat ini masih berada pada angka 12 persen. Total kawasan kumuh di Indonesia sendiri adalah 38.431 hektar, berasal dari sekitar 280 kota/kabupaten dan tersebar di 4.000 kawasan.

Untuk mengentaskan kawasan kumuh, pemerintah telah menyiapkan dana Rp 4 triliun dari total anggaran Cipta Karya yaitu Rp 17 triliun. "Kami sedang MoU (memorandum of understanding atau penandatanganan kesepakatan) dengan 56 walikota dan bupati se-Indonesia," jelas Andreas.

Fokus pemerintah bukan hanya menghilangkan kawasan kumuh, tapi juga upaya pencegahan supaya tidak tumbuh kawasan lain. Selain itu, supaya kawasan kumuh tidak menjalar, pemerintah juga mengupayakan untuk mengurangi kesenjangan dengan cara menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut Kasubdit Pengembangan Permukiman Baru Joerni Moerniyati, saat ini pemerintah tengah mengejar penyerapan anggaran dengan melakukan perencanaan. "Pada pelaksanaannya, (program) cipta karya tidak sulit. Sekarang proses persiapan dan tender. Kontrak baru berjalan dua sampai tiga bulan lagi," kata Joerni.

Sejak satu tahun lalu, lanjut Joerni, terdapat 8 wali kota yang sudah sepakat membantu pemerintah pusat untuk menghilangkan kawasan kumuh. Dari ke delapan wilayah ini, Bogor dan Bandung sudah siap untuk pelaksanaan program kawasan kumuh berupa penataan kembali permukiman dan pemberdayaan masyarakat.