"Pemerintah Harus Mengambil Alih Pengelolaan Air dari Swasta"

 

Direktur Wahid Institute, Yenny Wahid menjelaskan persoalan air ini berdampak besar pada kehidupan masyarakat, karena air merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia.

 

"Air ini dampaknya luar biasa bagi masyarakat. Air berpengaruh terhadap aspek konsumsi, sanitasi, kesehatan, keuangan, dan banyak lagi. Namun masalahnya masih ada 30 persen masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan akses air. Secara langsung hal ini menghilangkan hak-hak mereka," ujar Yenny saat Diskusi dan Peluncuran Buku 'Tata Kelola Air di Paris: Kisah Sukses Pengelolaan Air oleh Pemerintah Kota' di Kompas Gramedia Palmerah, Palmerah Barat, Jakarta, Rabu (8/4/2015).

 

Hilangnya hak-hak masyarakat tersebut, lanjut Yenny, merupakan persoalan nasional yang memerlukan tindak lanjut cepat. Salah satu solusi yang dapat digunakan adalah dengan pengambilan otoritas pengelolaan air swasta oleh PDAM atau pemerintah.

 

"Pemerintah harus mampu, dan percaya diri untuk mengambil alih pengelolaan air dari swasta. Bisa diperkirakan kalau diambil alih pemerintah, PDAM masih bisa menghemat Rp 7 miliar," tambah Yenny.

 

Meski begitu, pemerintah harus bisa membenahi persoalan pengelolaan yang selama ini menghantui PDAM. Selain itu, perlu adanya transparasi agar pengelolaan air oleh PDAM semakin profesional.

 

"Masalah di Indonesia itu berada pada pengelolaannya, pada manajemen dan distribusinya. Itu harus dibenahi dengan adanya transparasi yang akuntabel. Sistem transparasi ini juga hanya bisa tercipta bila dikembalikan ke pemerintah," tandas Yenny.