Ini Penyebab Bogor Dijuluki "Kota Sejuta Angkot"

Jika Anda melintasi Jl Pulo Empang menuju Jl Ir H Juanda untuk kemudian meneruskan rute ke Jl Kapten Muslihat, dan Jl Merdeka, atau pun terus lurus ke Jl Jalak Harupat, dan Jl Jend Sudirman, maka waktu yang bisa ditempuh bisa mencapai 45 menit hingga 1 jam. Padahal, jaraknya tak lebih dari lima kilometer hingga tujuh kilometer.

Demikian halnya dengan kawasan pusat bisnis baru di Jl Pajajaran hingga Jl Siliwangi, dan Jl Suryakencana, kecepatan kendaraan hanya bisa mencapai 10 kilometer per jam pada jam-jam sibuk dan akhir pekan.

Apa penyebab kemacetan? Selain jumlah angkot yang sudah mencapai 3.412 unit, kapasitas jalan tidak memadai, juga perilaku tidak disiplin dalam berkendara. Banyak supir angkot yang kerap kali "ngetem" di tepi jalan utama, dan tata kota yang buruk.

Tata kota yang buruk bisa dilihat dari terjadinya konversi fungsi kawasan dari sebelumnya hunian menjadi pusat komersial. Setelah Jl Padjadjaran yang kemudian "terpaksa" dijadikan sebagai pusat bisnis, gejala konversi besar-besaran kini merambah Jl Ahmad Yani, Jl Taman Kencana, Jl Taman Malabar, Jl Lodaya, dan sekitarnya.

Wakil Sekretaris Jenderal Urbanisme dan Liveable City Ikatan Ahli Perencanaan Elkana Catur mengatakan, masalah kemacetan, pedagang kaki lima (PKL), dan pasar tumpah, di Kota Bogor ini merupakan tantangan pemerintah kota untuk lebih menata kawasan secara komprehensif.

"Ini tentang bagaimana pemerintah kota mengatur flow atau aliran kota. Sebenarnya, angkot itu bisa diatur alirannya," ujar Catur kepada Kompas.com, Kamis (2/4/2015).

Ia melanjutkan mengatur aliran kota bisa dengan cara memastikan agar pasar tidak tumpah. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor harus mampu juga untuk mengatur PKL. Pasalnya, pasar tumpah, dan PKL inilah yang menyebabkan supir angkot berhenti dan mencari penumpang sembarangan.

Sopir angkot, menurut Catur, selalu berusaha mencari celah saat melihat adanya keramaian seperti pasar tumpah tersebut. Setelah pasar sudah teratur, tambah Catur, baru pemerintah secara fungsional mengatur angkot.

Artinya, pemkot harus membuat peraturan untuk angkot di mana boleh berhenti untuk mencari pnumpang. Kalau pemda bisa mengatur aliran, otomatis kota bergerak dengan sendirinya.

Selain mengatur pasar, Catur menambahkan, Bogor juga dihadapkan pada kebutuhan jalan layang. Meski begitu, membangun jalan layang di kota ini perlu pertimbangan khusus mengingat kondisi topografi, dan geografinya yang cukup menantang.

"Untuk membangun jalan layang, ada batasan-batasan geografis sehingga tidak bisa fleksibel," kata Catur.

Aliran kendaraan

Catur menjelaskan, kemacetan di Bogor bisa diatasi dengan menciptakan sarana transportasi yang terintegrasi. Dari segi akses kereta, Bogor memiliki dua stasiun yaitu Stasiun Bogor dan Cilebut.

"Saya melihat Stasiun Bogor, khususnya, sebagai potensi modal pemkot untuk membangun sistem terintegrasi antara kendaraan pribadi, angkot, dan kereta," sebut Catur.