Reputasi Jakarta Buruk karena Pemimpinnya Berselisih - Kompas.com

Reputasi Jakarta Buruk karena Pemimpinnya Berselisih

Dimas Jarot Bayu
Kompas.com - 21/03/2015, 12:00 WIB
KOMPAS.COM/KURNIASARI AZIZAH Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kanan) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota, Kamis (5/3/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com – Reputasi Jakarta masih dipandang negatif, baik oleh warganya, maupun dunia. Bahkan beberapa institusi mendapuk Jakarta sebagai kota paling macet di dunia (Castrol Magnatec), dan paling tidak aman versi The Economist Intelligence Unit dalam riset yang bertajuk "EIU Safe Cities Index 2015".

Dengan begitu Ibu kota Indonesia ini masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh pengelola kotanya. 

CEO Makna Informasi, Rahmat Yananda menyatakan reputasi Jakarta masih negatif karena berbagai pelayanan publik kota tersebut mampat akibat banyaknya masalah di dalam birokrasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sendiri.

“Berdasarkan pemberitaan media, Jakarta lebih banyak bernada negatif. Misalnya masalah kisruh APBD antara Pemprov DKI Jakarta dan DPRD. Itu membangun sebuah reputasi yang negatif bahwa kota ini tidak memiliki tata kelola yang baik. Bayangkan saja, gara-gara perselisihan tersebut pelayanan publik jadi terbengkalai. Bagaimana brand kota ini baik kalau pelayananan publiknya terbengkalai,” ujar Rahmat kepada Kompas.com seusai diskusi bertajuk “Identitas Jakarta: Inisiasi Program Rebranding Jakarta” saat Design Week 3.1 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2015).

Menurut Rahmat, atribusi positif Kota Jakarta dapat dimulai lewat visi pemimpinnya, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Selain itu, perlu adanya kolaborasi dengan mitra kerja pemimpin dan pelibatan warga kota.

“Paling baik (pembentukan atribusi) dimulai dari visi pemimpin dikolaborasikan dengan mitranya. Karena terbukti dari beberapa kota yang memiliki reputasi positif di media massa ataupun media sosial, itu karena pemimpinnya lebih giat. Tapi hal ini tentu saja harus melibatkan warga kota, tidak bisa tidak. Karena pemangku kepentingan utama sebuah kota itu adalah warganya,” tandas Rahmat.

Selain itu, tambah Rahmat, agar sistem pemerintahan yang baik dapat berkelanjutan, perlu adanya pelembagaan kepemimpinan.

“Untuk membangun reputasi kota secara positif yang berkelanjutan, pemimpin harus melembagakan kepemimpinannya. Dia harus membangun sistem yang baik. Perlu adanya aturan main yang dibangun bersama dan disepakati. Mayoritas warga kota itu lebih terdidik. Jadi mereka harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Itulah yang membuat sebuah kota tertib dan tertata,” pungkas Rahmat.

PenulisDimas Jarot Bayu
EditorHilda B Alexander
Komentar
Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM