Isnaini menyebutkan, saat ini beberapa perumahan harus "nyantel" rumah penduduk lainnya atau menggunakan genset untuk memastikan listrik tersedia. Setiap dikritik, PLN selalu menjawab tengah menunggu kiriman material dari Jakarta. Padahal, pemasangan listrik yang tertunda, bisa menurunkan tingkat penjualan rumah di Kalimantan.
Dalam mengatasi masalah ini, Isnaini menuturkan DPD REI telah beberapa kali bertemu dengan pemerintah daerah. Namun, sayangnya sampai saat ini belum ada solusi konkrit.
Ketua DPD REI Kalimantan Barat, Sukiryanto, menambahkan, kurangnya daya listrik di Kalimantan Barat disebabkan anggaran untuk instalasi buat pemerintah daerah belum juga turun. Sehingga saat mengajukan pemasangan listrik di beberapa proyeknya, selalu ditolak.
"Sudah setiap 2 tahun kami ajukan. Katanya kan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa 900 watt, tapi (pengajuan) dikembalikan lagi. Kita ajukan untuk 1.300 watt, dikembalikan juga," kata Sukiryanto.
Alhasil, ketersediaan listrik menjadi penghambat utama dalam memasarkan sejumlah proyek yang ditujukan untuk MBR. Sukiryanto menilai, saat Dahlan Iskan menjabat sebagai Direktur Utama PLN, masalah instalasi listrik tidak sesulit ini.