Menteri Agraria: Jangan Selesaikan di Pengadilan, Masyarakat Pasti Kalah...

"Banyak konflik masyarakat dengan instansi pemerintah," kata Ferry saat ditemui di Park Hotel di Bandung, Sabtu, (20/12/2014).

Ferry mengatakan, dalam menyelesaikan konflik tersebut pemerintah jangan seringkali mengajak masyarakat menyelesaikan sengketa tanah itu ke pengadilan.

"Janganlah pernah katakan, 'mari kita selesaikan di pengadilan. Jelas, masyarakat pasti kalah, karena masyarakat tidak memilik data, apalagi soal sertifikasi," katanya.

Kecuali, sambung Ferry, pemerintah yang mengeluarkan seluruh sertifikat kepada masyarakat agar terhadap tanah yang dimiliki masyarakat itu sendiri.

"Nah, kecuali itu, itu benar," katanya.

Ferry mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah terkait pengecekan kepada masyarakat yang bermasalah dengan sengketa tanah.

"Nanti, kita akan tanya, sudah berapa lama tinggal mereka di sana. Kalau memang dia di sana sudah lama dan hidupnya tergantung pada tempat itu, kita harus mau memberikan kepada mereka," kata Ferry.

Selain itu, ketika ada masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana, seperti longsor, pihaknya akan mengimbau untuk tidak tinggal di tempat itu. Pemerintah akan mengusahakan untuk mencari tempat tinggal penggantinya.

"Ketika ada masyarakat yang berdiam di tempat-tempat yang rawan bencana, longsor, kita harus bisa berfikir relokasi. Kita tidak melarang dia hidup di situ, tapi, negara harus menjelaskan bahwa tempat itu sewaktu-waktu akan menimbulkan bencana, makanya saya katakan yang seperti itu, ayo relokasi domisilinya," ujarnya.