Tujuh Prioritas Kerja Kementerian PU-Pera

JAKARTA, KOMPAS.com - Selain berjanji akan membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen dan menghapus uang muka dari segmen permintaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) juga telah menetapkan tujuh program utama yang akan menjadi prioritas kerja.

Deputi Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Maurin Sitorus menjelaskan tujuh program utama prioritas tersebut kepada Kompas.com, di Jakarta, Rabu (10/12/2014).

Tujuh program utama itu adalah pertama, meningkatkan peran Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan melalui penyertaan modal negara yang diperkuat perubahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2008.

"Kedua, pemerintah mendorong peran yang lebih besar dari Bank BTN dalam pembangunan perumahan. BTN akan difokuskan menjadi bank perumahan, sementara pemerintah menyiapkan kerangka regulasinya," tutur Maurin.

Kemudian program ketiga dan keempat, pemerintah akan menyusun kebijakan bantuan pembiayaan untuk kepemilikan rumah susun dan kebijakan bantuan pembiayaan untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Swadaya.

Maurin juga menjelaskan, program selanjutnya adalah pembinaan sistem pembiayaan perumahan untuk Lembaga Jasa Keuangan dan Pemerintah Daerah.

Adapun program terakhir adalah penyiapan sistem pengendalian bantuan pembiayaan perumahan yang handal dengan evaluasi dan tindak lanjut temuan.