Pembangunan Infrastruktur Butuh Kemitraan dengan Investor Swasta

MELBOURNE, KOMPAS.com - Kebutuhan membangun infrastruktur untuk menjawab ketimpangan-ketimpangan akibat ledakan pertumbuhan penduduk, semakin menguat di kawasan perkotaan negara-negara anggota Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). Fakta tersebut diikuti oleh mendesaknya kebutuhan penyediaan perumahan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan lain sebagainya.

Namun, pembangunan infrastruktur tersebut tidak bisa dikerjakan oleh hanya satu pihak, pemerintah, melainkan perlu bermitra dengan investor swasta.

Demikian dikatakan Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP), Bernardus Djonoputro, melalui keterangan tertulis dalam surel yang dikirim kepada Kompas.com, Senin (1/9/2014).

Untuk mengatasi ketimpangan-ketimbang pembangunan infrastruktur, diadakan pertemuan para ahli APEC di Pusat Kajian APEC, Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) yang berlangsung lima hari, 1-5 September 2014.

Sebanyak 70 pengambil keputusan senior dari berbagai negara anggota APEC berkumpul dalam Forum Infrastruktur APEC untuk membahas pendekatan pembangunan ekonomi melalui kerangka kerja antarpemerintah, investor dan pelaku di bidang investasi infrastruktur.

Dalam pertemuan penting ini, para ahli juga membahas pendekatan bersama untuk pembangunan infrastruktur kota-kota di kawasan APEC, terutama melalui pola Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS).

Kajian McKinsey Global Institute memperlihatkan, ketimpangan banyak terjadi di negara-negara APEC karena terjebak dalam situasi ketidakmampuan untuk menjalankan proyek infrastruktur maupun kekurangcakapan dalam mengundang investasi dari calon-calon investor. Hal ini ditenggarai salah satunya disebabkan oleh kerangka kebijakan yang kurang tepat.

Bernardus yang hadir sebagai anggota Urban Infrastructure Network APEC, dan menjadi salah satu pembicara ahli di forum Infrastruktur APEC, memberikan pandangan penting terkait pola pengelolaan KPS dalam pembangunan infrastruktur di negara sebesar Indonesia.

“Forum ini mengagendakan kerangka kerja 12 bulan ke depan untuk penyusunan masukan bagi kebijakan pengelolaan infrastruktur dalam rangka persiapan APEC Bienal 2016," ujarnya.

Dalam forum ini, Bernardus menegaskan pentingnya mengoptimalkan perangkat dan aturan KPS yang ada saat ini, dan melengkapinya dengan sebuah institusi di level pusat yang fokus pada penyelenggaraan proyek-proyek KPS nasional.

Selain itu, diperlukan juga kepemimpinan KPS di level pemerintah pusat yang fokus pada proyek-proyek prioritas, menjadi komandan reformasi kebijakan infrastruktur, berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan menjadi jembatan bagi investor trans-national, institusi keuangan luar dan dalam negeri.

Pertemuan di Melbourne ini merupakan langkah aksi dari rekomendasi kepada para pemimpin dan menteri keuangan APEC dalam membangun jaringan antarnegera di bidang pembangunanan perkotaan dan pembiayaan. Jaringan kerja ini akan menjawab berbagai tantangan pembangunan perkotaan, dan membangun kemitraan kota-kota dengan para mitra pembiayaan dalam memobilisasi pembangunan.

“Forum Infrastruktur APEC juga menekankan pentingnya kerangka kebijakan dan institusi KPS yang mampu memberikan rasa percaya di kalangan investor, serta dalam jangka panjang menghasilkan nilai tambah aset-aset yang dikelola melalui pola KPS.  Melalui forum ini diharapkan akan menghasilkan terobosan baru yang dapat menjadi referensi bagi para pemerintah pusat dan terutama bagi para wali kota, dalam menyusun prioritas programnya ke depan," tandas Bernardus.