Menteri Perumahan Rakyat dan "Political Will" untuk Rakyat Bawah

"Yang penting itu political will pemerintah. Political will dalam arti keberpihakan pada rakyat miskin sehingga hal-hal yang menguntungkan untuk rakyat miskin itu memang harus didukung sepenuhnya. Dengan apa, tentu dengan subsidi, dengan kemudahan-kemudahan perizinan untuk rakyat kecil. Dengan kemurahannya, juga kecepatannya," ujar mantan Menteri Perumahan Rakyat, Muhammad Yusuf Asy'ary, seusai acara Halal Bi Halal Realestat Indonesia (REI) di Jakarta, Jumat (15/8/2014) malam.

Yusuf bercerita, selama ini pengembang kecil sering mengeluh mengenai sulitnya perizinan. Waktu yang lama dan mahalnya biaya perizinan begitu menyulitkan para pengembang bermodal kecil.

"Itu bisa tidak ditekan ke bawah. Jadi, kalau mau dimahalkan, jangan rakyat kecil. Kita bagi policy-nya, pasar itu untuk menengah ke atas dan ke bawah. Yang ke bawah itu diberi bantuan sebanyak-banyaknya untuk meringankan beban ekonomi mereka. Kalau mau dibikin secara hukum pasar, ya, yang ke atas ini sehingga ada subsidi silang. Dari mereka-mereka yang the have, dari mereka-mereka yang kaya, mestinya membantu yang miskin," imbuhnya.

Yusuf juga menekankan bahwa kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat. Tanpa adanya keseriusan pemerintah menunjukkan kepeduliannya pada MBR, hal ini akan sulit terlaksana.

"Sering kan, pemerintah daerah itu merasa tunggu saja apa yang diperbuat oleh pusat. Kadang-kadang mereka tidak pro-aktif membantu. Itu yang, menurut saya, perlu dibantu dibenahi. Memang kita susah, koordinasi itu sulit. Namun, itu memang harus selalu dicoba. Diketatkan terus," ujarnya.

Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) yang tengah menjabat saat ini, Djan Faridz, juga melontarkan sarannya untuk menpera periode mendatang. 

"Begitu dapat menteri yang baru, perjuangkan (investor) asing bisa masuk Indonesia. Akan tetapi, jangan lupa juga untuk melayani masyarakat kecil," kata Faridz.