Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Tak Punya Strategi Tekan Harga Rumah

Kompas.com - 15/05/2013, 17:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Belum ada strategi pemerintah untuk menekan kenaikan harga hunian, baik apartemen maupun rumah tapak di sejumlah kota besar di Indonesia. Hal itu dikhawatirkan memicu gelembung properti dan tersendatnya pemenuhan kebutuhan rumah bagi rakyat kebanyakan.

"Memang, saya melihat harga-harga tanah dan rumah saat ini memang cukup tinggi, kenaikannya terlalu cepat. Namun, saya tidak melihat ini sudah mulai bubble. Menurut saya, sektor properti yang sedang booming ini memang perlu kita dorong, tapi jangan sampai malah masyarakat kita yang paling membutuhkan perumahan malah tidak terjangkau," ujar Menteri Perekonomian Hatta Rajasa kepada Kompas.com di Jakarta.

"It's ok, didorong oleh masyarakat menengah ke atas tapi lebih digunakan untuk investasi, misalnya, tapi bagaimana kita harus memikirkan masyarakat kita yang betul-betul memerlukan rumah, apalagi rumah pertama. Di sini, kalau sampai harga terus meningkat, maka daya belinya juga terbatas," tambah Hatta.

Soal upaya pemerintah untuk menghindari penggelembungan properti, Hatta mengaku belum terpikirkan strategi. Hanya, lanjut dia, kenaikan harga-harga properti jangan sampai disebabkan oleh ulah spekulan tanah (Baca: Ngeri... Harga Rumah Mulai Tak Terkendali!).

"Yang membuat harga itu melonjak kadang-kadang lantaran tanah itu dispekulankan. Ini yang membuat harganya menjadi berlipat. Kalau spekulasi sudah masuk ke situ, maka menjadi harganya tidak wajar," kata Hatta.

Pun, Hatta mengakui, soal adanya instrumen pemerintah untuk menahan kemungkinan terjadinya penggelembungan properti, belum terpikirkan oleh pemerintah. 

"Saya kira nanti akan saya pikirkan. Yang jelas, kita jangan biarkan sampai sangat meningkat pada harga yang tidak wajar," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, lonjakan harga rumah di Tanah Air telah memperlebar jurang pemenuhan papan antara masyarakat berpenghasilan atas dan masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah perlu segera mengintervensi penyediaan rumah (Baca: Harga Rumah Tak Terkejar, Kesenjangan Makin Melebar).

Terkait hal itu, Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, pihaknya terus mewaspadai kredit di sektor properti karena pertumbuhannya hingga saat ini masih terlampau tinggi. Dia menjelaskan bahwa saat ini pertumbuhan kredit rumah ukuran 70 meter persegi dan kredit pemilikan apartemen (KPA) terus meningkat tidak hanya di Jakarta, melainkan juga di kota-kota lain (Baca: BI: Waspadai Kredit Sektor Properti).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com