Menpera "Ngotot" Perjuangkan Properti Asing di Batam

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz menyatakan akan terus memperjuangkan aturan terkait kepemilikan properti asing di Batam, Indonesia. Djan Faridz mengatakan, hal itu dinilai akan berdampak baik bagi kondisi perekonomian.

"Saya akan memperjuangkan izin kepemilikan properti asing di Batam. Ini dikarenakan besarnya keuntungan yang dapat diperoleh negara dari pajak dan juga dari sisi multiplier impactterhadap perekonomian bagi masyarakat Batam," kata Faridz dalam siaran pers Humas Kemenpera di Jakarta, Senin (11/3/2013).

Menurut Faridz, kepemilikan properti asing di Batam akan mendorong warga asing, terutama warga Singapura, untuk menetap dan memiliki tempat tinggal di daerah tersebut. Hal itu, lanjut dia, akan dapat memberikan keuntungan terhadap perekonomian Batam. Menpera juga menegaskan, kepemililkan asing tidak akan berpengaruh atau berdampak kepada kenaikan harga apartemen lainnya bagi warga negara Indonesia.

"Kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap harga apartemen lainnya, khususnya untuk WNI. Karena untuk asing pun luas tanahnya dibatasi minimal 400 meter. Apalagi ada aturan yang mengharuskan pengembang membangun 20 persen dari luas lantai. Ini akan menambah keuntungan lagi bagi masyarakat berpenghasilan rendah," katanya.

Sebelumnya, pemantauan terhadap nilai residensial atau perumahan mewah tertinggi yang terjadi di beragam kota pada kawasan Asia mengindikasikan, bahwa peningkatan terpesat terjadi di DKI Jakarta, Indonesia. Berdasarkan indeks residensial lembaga konsultan properti internasional, Jones Lang LaSalle bulan lalu, capital values (nilai modal) dari kinerja stok perumahan mewah di sembilan kota kawasan Asia menunjukkan nilai di Jakarta meningkat pada kuartal IV 2012 sebanyak 27,5 persen y-o-y. Properti perumahan mewah yang dimaksud mencakup apartemen, kondominium, dan rumah yang terletak di lokasi area premium tradisional.

Adapun peningkatan nilai perumahan mewah pesat di kota lainnya pada kuartal IV 2012 y-o-y secara berturut-turut adalah Kuala Lumpur (6,9 persen), Hong Kong (5 persen), Bangkok (3,5 persen), Beijing (3,3 persen), Manila (3,3 persen), dan Mumbai (3,2 persen).