Darurat Perumahan Rakyat

KOMPAS.com - Tahun ini, industri properti bisa dibilang paling atraktif. Perekonomian nasional yang relatif stabil, permintaan yang terus meningkat, dan berkembangnya pembiayaan membuat sektor properti melesat dengan peningkatan harga hampir di semua segmen. Sejumlah kalangan memprediksi, masa naik daun (booming) properti akan terus berlanjut meskipun kenaikan harga menjelang Pemilu 2014 diperkirakan tak setajam tahun ini.

Kenaikan harga properti tak bisa dihindari, dipicu oleh kenaikan harga lahan, material bangunan, dan suplai yang masih terbatas dan tak sebanding dengan tingginya permintaan. Namun, geliat properti Tanah Air memperdalam jurang penyediaan properti bagi masyarakat berpenghasilan menengah bawah. Permintaan rakyat berpenghasilan rendah akan hunian layak huni masih sangat tinggi.

Namun, di saat itulah, harga rumah kian tak terjangkau. Kekurangan rumah rakyat yang diprediksi mencapai 15 juta unit belum juga teratasi, bahkan berpotensi meningkat seiring dengan penambahan kebutuhan rumah baru sebanyak 800.000 unit per tahun. Berdasarkan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, pemerintah menargetkan penyediaan rumah sederhana bersubsidi sebanyak 1,35 juta unit atau senilai Rp 72,83 triliun. Target lima tahun itu meliputi 1,34 juta rumah tapak dan 6.500 rumah susun.

Dalam tiga tahun berselang, tahun 2010 hingga awal Desember 2012, realisasi rumah sederhana tapak baru 176.524 unit (19,28 persen) dan rumah susun 139 unit. Tahun 2012, target rumah sebanyak 133.000 unit bahkan hanya terserap 59.112 unit, meliputi 59.107 rumah tapak (44,6 persen) dan 5 rumah susun (1 persen). Penyerapan rumah yang terus menurun justru terjadi pada saat alokasi anggaran pemerintah untuk perumahan rakyat terus meningkat. Tahun 2010, anggaran pemerintah untuk pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah adalah Rp 2,68 triliun, tahun 2011 sebesar Rp 3,57 triliun, dan tahun 2012 sebesar Rp 4,709 triliun.

Paparan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran mengenai kinerja anggaran pemerintah menyebutkan, penyerapan anggaran Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) sebagai salah satu yang terburuk! Rendahnya kinerja Kemenpera dalam melaksanakan amanah perumahan rakyat memunculkan keraguan akan kredibilitas pemerintah.

Tahun 2012 hampir berlalu dan hanya tersisa dua tahun menjelang berakhirnya Kabinet Indonesia Bersatu II. Dibutuhkan lonjakan penyediaan rumah hingga 1.089.686 unit jika pemerintah ingin memenuhi target RPJMN. Sebuah target yang sangat sulit dicapai, mengingat tahun 2013, anggaran Kemenpera diturunkan menjadi Rp 2,7 triliun akibat rendahnya penyerapan anggaran tahun ini. Padahal, target pembangunan rumah sesuai RPJMN tahun 2013 mencapai 350.000 unit.

Kemenpera sendiri sudah mengibarkan bendera putih dengan menyatakan target itu terlalu tinggi dan kemungkinan hanya bisa tercapai 180.000 unit jika ada suntikan tambahan dana APBN Perubahan. Darurat perumahan di depan mata. Kegagalan pemerintah untuk memenuhi hak dasar rakyat akan rumah menjadi bumerang bagi legitimasi pemerintah. Harus ada peta jalan program perumahan rakyat. (BM Lukita Grahadyarini)