Setelah Rusun, Kini Rumah Sakit Khusus Buruh....

BANDUNG, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan Rakyat meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyediakan lahan di kawasan Bogor, Depok, dan Bekasi untuk digunakan membangun rumah susun sederhana sewa bagi buruh.

"Selain diminta menyediakan lahan bagi rusunawa, kami (Pemprov Jabar) juga diminta menyediakan lahan untuk pembangunan rumah sakit khusus buruh," kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Gedung Sate Bandung, Senin (3/9/2012).

Ia menuturkan, surat dari Kempera tersebut dinilai khusus dan penting sehingga Pemprov Jabar akan mengumpulkan semua dinas dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk membahas permintaan itu.

"Surat tersebut juga tidak didisposisikan, namun langsung dibahas. Ini dilakukan agar semua pihak terkait seperti Disnakertrans, Bappeda dan Biro Pengelolaan Barang dan Jasa dapat langsung memberikan masukan," katanya.

Ihwal luas lahan yang diperlukan untuk pembangunan rusunawa dan rumah sakit buruh tersebut, Heryawan mengatakan, pembahasan yang dilakukan oleh Pemprov Jabar belum sampai ke luas lahan.

"Sampai saat ini belum ada pembahasan mengenai dana yang akan diberikan oleh Kemenpera untuk pembangunan rusunawa tersebut," ujar dia.

Untuk target pembangunan Rusunawa dan RS untuk buruh tersebut, kata Heryawan, belum dapat ditentukan. Hal tersebut karena ada beberapa hal harus ditindaklanjuti antara Pemprov Jabar dan Kemenpera.

"Tapi, tentunya, saya secara pribadi ingin cepat," kata Heryawan.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat, Hening Widiatmoko, mengatakan nantinya rusunawa tersebut hanya bisa disewakan. Rusunawa tersebut tidak bisa menjadi hak milik buruh karena menggunakan lahan milik Pemprov.

"Program ini awalnya dibuat oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kemudian disambut baik oleh Kempera," kata Hening.

Dia mengatakan, Pemprov Jabar memperoleh tugas untuk mencari lahan, sementara anggaran pembangunan rusunawa berasal dari dana Kempera atau pihak lain.

"Akan tetapi, nilai anggaran yang akan dikucurkan juga sampai saat ini belum jelas," ujar Heryawan.