Waduh...Mengapa FLPP Kalah Populer dari KPR?

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) menyatakan akan berupaya menggencarkan kegiatan sosialisasi terkait Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (Permenpera) baru tentang pelaksanaan pola hunian berimbang dan Kredit Pemilikan Rumah skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP). Adanya Permenpera baru tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan pembangunan dan pembiayaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di seluruh Indonesia.

Demikian disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kemenpera Hazaddin T Sitepu saat membuka kegiatan Sosialisasi Hunian Berimbang dan Evaluasi KPR FLPP di acara buka bersama dan diskusi Sosialisasi Permenpera Nomor 13 dan 14 Tahun 2012 bersama Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Hotel Ambhara, Jakarta, Rabu (8/8/2012) malam. Ia tidak menampik, bahwa program kredit pemilikan rumah yang disalurkan melalui Fasilitas Pembiayaan Pembangunan Perumahan (KPR FLLP) oleh Kemenpera belum mengalami kemajuan berarti.

"Fokus masalah yang masih dihadapi Pemerintah (Kemenpera) saat ini adalah menurunnya jumlah akad kredit KPR FLPP tahun ini. Selain masih kecilnya penyaluran pembiayaan dari perbankan, kami mengakui, mungkin masih perlu memberikan informasi mengenai FLPP ini," ujarnya.

"Kami akan segera sosialisasikan Permenpera baru yang mengatur Pola Pembangunan Hunian Berimbang dan FLPP ke seluruh Indonesia," kata Hazaddin.

Beberapa Permenpera yang akan disosialisasikan antara lain Permenpera Nomor 10 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang, Permenpera Nomor 13 Tahun 2012 mengatur tentang Pengadaan Perumahan Melalui Kredit / Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Dengan Dukungan FLPP dan Permenpera Nomor 14 Tahun 2012 mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Dengan Dukungan FLPP.

Seperti diketahui, skema pembiayaan perumahan yang dicanangkan Kemenpera melalui program KPR FLPP masih terbilang sedikit. Berdasarkan riset Bank Indonesia (BI) akhir 2011 lalu, tercatat realisasi FLPP yang dimanfaatkan hanya sebanyak 1,66 persen, sementara selebihnya melalui program KPR biasa (komersil) atau non-FLPP.

Hasil survei itu menyatakan, sebagian besar masyarakat atau sekitar 77,23 persen masih memilih fasilitas KPR sebagai pilihan utama dalam membeli produk properti residensial. Sebanyak 1,66 persen memanfaatkan program FLPP dari pemerintah, sementara selebihnya melalui KPR biasa atau non-FLPP.

Laporan tersebut juga mencatat, bahwa fasilitas KPR yang digunakan oleh konsumen pada kuartal IV-2011 meningkat sekitar 74,56 persen jika dibanding dengan kuartal sebelumnya. Peningkatan tersebut lebih dikarenakan kemudahan mengakses fasilitas KPR dan turunnya tingkat suku bunga KPR hingga berkisar 9-12 persen.

Seperti diberitakan sebelumnya, jumlah KPR yang disalurkan melalui skema FLPP menurun dibandingkan tahun lalu. Pusat Pembiayaan Perumahan (PPP) menyatakan, tahun lalu permintaan KPR FLPP rata-rata 8 ribu per bulan, tapi kini hanya menjadi sekitar 2 ribu per bulan.

Ketua DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia, Setyo Maharso, yang menjadi salah satu pembicara dalam diskusi tersebut mengatakan, penurunan tersebut terjadi salah satunya akibat permintaan konsumen tidak sebanding dengan pasokan yang ada, terutama untuk rumah tapak sejahtera dengan luas lantai 36 meter persegi. Padahal, tahun ini Kemenpera telah menurunkan suku bunga FLPP dari 8,5 persen menjadi 7,25 persen.