Ada Gubernur "Setengah Gila" untuk Jakarta?

JAKARTA, KOMPAS.com - Jakarta ini diibaratkan sebagai kota "gila", seperti ciri-ciri medis orang kehilangan akal. Itulah sosok yang melekat pada Jakarta, yang melupakan identitasnya, senang melukai diri sendiri, serta tidak tahu malu.

"Dibutuhkan gubernur 'setengah gila' untuk membereskan permasalahan di kota yang gila ini," kata pakar hukum properti, Erwin Kallo, kepada Kompas.com ketika ditemui di Jakarta, pekan lalu.

Erwin mengatakan, Jakarta sudah melupakan identitasnya sebagai salah satu kota perjuangan ketika masa pendudukan penjajah zaman dulu. Buktinya, Kota Tua di Jakarta Barat yang menjadi peninggalan sejarah, kini terabaikan.

"Lihat saja sekarang Kota Tua, sudah tidak ada lagi penanda ingatan jejak-jejak Batavia. Harusnya, kota tua ini dihidupkan kembali," ujarnya.

Ia mengatakan, dengan upaya pemerintah merevitalisasi Kota Tua, maka kawasan ini sanggup hidup bahkan menjadi sumber wisata sejarah.

"Atur kawasan tersebut, misalnya dengan memperbanyak pedestrian, dan orang ke situ hanya boleh naik angkutan umum," lanjutnya.

Tak hanya lupa identitas. Erwin mengatakan, Jakarta kerap juga melukai dirinya sendiri. Contohnya, kata dia, pemerintah berkesan melakukan pembiaran ketika warganya mendirikan pemukiman di bantaran kali dan di pinggiran rel kereta api.

"Di mana penegakkan hukumnya,  dan dimana pemerintahnya sehingga banyak warganya dibiarkan bermukim di situ. Hal ini terjadi karena oknum birokrasi menerima upeti. Kalau dari awal tegas dilarang, maka tidak akan menumpuk menjadi masalah," kata dia.

Erwin juga mengkritik perilaku warga Jakarta yang tidak tahu malu. Menurutnya, banyak warga yang kemudian melegalkan segala sesuatu demi kepentingannya sendiri.

"Tinggal di bantaran kali itu dilarang, tapi masih saja di situ. Fungsi kali juga dirubah, menjadi tempat pembuangan sampah," ujarnya.

Melihat peliknya beragam permasalahan di Jakarta, gubernur baru harus bisa mempertahankan konsistensinya. Karena memang tidak semua tanggung jawab selalu membutuhkan biaya, melainkan juga ketegasan dalam penegakan hukum.