Gubernur Baru dan Ruwetnya Tata Ruang Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com – Gubernur baru DKI Jakarta yang akan terpilih nanti dipastikan menghadapi permasalahan tata ruang. Tata ruang yang tidak konsisten menjadi sumber masalah banjir, kemacetan, kawasan padat penduduk serta permasalahan sosial lainnya.

Demikian diungkapkan oleh pakar hukum properti, Erwin Kallo, kepada Kompas.com, di Jakarta pada Jumat (13/4/2012) lalu. Menurut Erwin, permasalahan tata ruang di Jakarta kini berganti menjadi "tata uang", sehingga mengakibatkan konsep tidak dilaksanakan secara konsisten, semerawut, serta tidak memiliki sanksi hukum yang jelas.

"Sebagai contohnya, tahun lalu di Jalan Antasari, banyak bangunan disegel karena peruntukannya tidak jelas. Kenapa tidak ditegur saat mengajukan izin? Lalu, setelah disegel tidak ada pengawasan jelas. Papan segel lepas, bangunan bisa beroperasi lagi," kata Erwin.

Contoh lainnya, kata Erwin, di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, yang peruntukkannya untuk kawasan hunian, kini dibanjiri area komersial.

"Awalnya Pondok Indah itu untuk hunian. Boleh ada mal, tapi diperuntukkan untuk masyarakat di kawasan tersebut. Tapi, sekarang semakin banyak malnya, yang akhirnya menyedot masyarakat lain ke situ. Jadinya, setiap akhir pekan selalu macet," ujarnya.

Erwin mengatakan, keberadaan mal seharusnya berdiri secara proporsional sesuai kebutuhan wilayah tersebut. Ia juga mengkritik pemberian izin pusat perbelanjaan yang dengan mudah dibangun di pusat-pusat kota.

"Bahkan, di negara kapitalis sendiri ada aturan tata niaganya. Semakin besar ritel atau mal, maka keberadaannya di pinggiran, sehingga traffic-nya menyebar. Kalau di sini sebaliknya," kata dia.

Konsep megapolitan Permasalahan di DKI Jakarta, kata Erwin, harus diselesaikan dengan konsep megapolitan. Artinya, DKI Jakarta membutuhkan bantuan dari kota-kota satelit di sekelilingnya. Konsep tata ruang di DKI Jakarta harus bersinergi. sehingga Pemerintah pusat turut berperan mencari solusi terbaik.

"Misalnya menghadapi banjir kiriman dari Bogor ke Jakarta, sementara tata ruang untuk peresapan air kini jadi bangunan. Ini harus dihentikan. Caranya, ya, jangan ada lagi pembangunan di Bogor. Tapi, kota Bogor butuh diberi insentif," ujarnya.