Minggu, 23 November 2014
INVESTASI
Terlalu Banyak "Pekerjaan Rumah" Indonesia
Penulis : Natalia Ririh | Rabu, 11 April 2012 | 14:36 WIB
|
Share:
Shutterstock
Ilustrasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk menjadi negara tujuan investasi properti bersanding dengan negara Asia Pasifik lainnya, Indonesia masih terkendala banyak "pekerjaan rumah". Banyak hal harus menjadi perhatian pemerintah, terutama pembenahan infrastruktur hingga status kepemilikan asing.

Infrastruktur di Indonesia, bila dibandingkan dengan negara lain, sangat jelek. Banyak waktu habis di jalan demi mencapai tempat kerja, sehingga tidak efisien. Ini menjadi sisi kurang menarik bagi investor.
-- Fakky Ismail Hidayat

Demikian diungkapkan Willson Kalip, Country Head Knight Frank Indonesia dalam paparan "The Wealth Report 2012" di Jakarta, Rabu (11/4/2012). Willson mengatakan, agar sebanding dengan negara-negara Asia Pasifik lainnya, perbaikan di sektor infrastruktur, sistem perpajakan, sistem perlindungan konsumen, serta undang-undang yang mengatur kepemilikan asing menjadi hal mutlak dibenahi.

"Infrastruktur di Indonesia, bila dibandingkan dengan negara lain, sangat jelek. Banyak waktu habis di jalan demi mencapai tempat kerja, sehingga tidak efisien. Ini menjadi sisi kurang menarik bagi investor," katanya.

Fakky Ismail Hidayat, Senior Associate Director Knight Frank Indonesia menambahkan, dari sisi pajak Indonesia juga kurang menarik. Pajak untuk properti di Indonesia mencapai 30 %, sementara di negara lainnya, Singapura misalnya, hanya mencapai 13 %. Selain itu, bila investor melakukan pinjaman ke bank lokal akan terkena bunga sebesar 8 %. Angka itu jauh berbeda dengan suku bunga bank di Singapura yang hanya sebesar 1 %.

"Investor asing tertarik pada yield yang rendah," kata Fakky.

Lalu, bagaimana dengan undang-undang kepemilikan asing?

Fakky mengatakan, faktor ini juga menjadi kendala investor asing untuk masuk ke Indonesia. Seperti diketahui, orang asing hanya memiliki hak guna bangunan bukan hak milik bangunan.

"Kalau ingin menarik minat asing, undang-undang kepemilikan orang asing harus dibuat lebih cair," jelasnya.


Editor :
Latief