Masyarakat Makin Sulit, Daya Beli Kian Terjepit

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah subsidi lewat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kembali dipertanyakan. Selain karena minimnya target penyaluran, kini harga rumah akan dinaikkan.

"Regulasi harus ada keberpihakan, tidak bisa mekanisme pasar. Kalau untuk kalangan menengah atas, silahkan pakai hukum pasar. Tapi, untuk MBR harus ada proteksi dari pemerintah," kata pakar hukum properti, Erwin Kallo, ketika dihubungi di Jakarta, Senin (19/3/2012).

Menurut Erwin, dengan menaikkan harga rumah sejahtera tapak atau yang sebelumnya disebut rumah sederhana sehat dan rumah sejahtera susun (sebelumnya disebut rumah susun sederhana milik atau rusunami) akan semakin mempersempit daya beli MBR.

"Backlog akan semakin bertambah. Kalau ingin teratasi, selesaikan gap yang terjadi antara daya beli dan produksi. Kurangi atau hilangkan pajak khusus untuk MBR," katanya.

"Kalau itu semua hilang, maka dapat mengurangi harga jualnya sampai 20% - 30%," imbuhnya.

Ali Tranghanda dari Indonesia Property Watch (IPW) menilai, saat ini tak ada lagi kebijakan subsidi untuk MBR karena target sasarannya sudah naik. Sementara di satu sisi, kalangan MBR masih sulit memiliki rumah.

"Kebijakan untuk rakyat semakin terpinggirkan," katanya.

Seperti diberitakan, pemerintah merencanakan akan menaikkan harga jual rumah sejahtera tapak, dari Rp 70 juta per unit menjadi Rp 80 juta per unit. Harga naik juga terjadi untuk rumah sejahtera susun dari Rp 144 juta per unit menjadi Rp 190 juta per unit. Kenaikan ini belum termasuk dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Apabila, BBM jadi naik, maka harga rumah kembali diperkirakan naik 10%.

Dimanfaatkan

Pada skema KPR FLPP 2012, terdapat perubahan batas penghasilan pokok penerima kredit. Penghasilan pokok maksimal masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dinaikkan dari Rp 2,5 juta per bulan menjadi Rp 3,5 juta per bulan untuk rumah sejahtera tapakk. Sementara rumah sejahtera susun, dinaikkan dari Rp 4,5 juta per bulan menjadi Rp 5,5 juta per bulan.

Anggota komisi V DPR RI, Sunartoyo pernah mempertanyakan perubahan ini. Menurutnya, kenaikan ini bisa menjadi peluang investasi sementara masih banyak masyarakat yang memiliki penghasilan Rp 2,5 juta ke bawah.

Ia menambahkan, seharusnya yang berhak menyeleksi layak tidaknya penerima kredit adalah perbankan. Bahkan, ia mengkritik, kenaikan harga rumah sejahtera susun yang program bergeser membidik pasar kalangan menengah karena lebih sanggup membeli unit rusun di harga Rp 144 juta untuk kemudian diinvestasikan. Apalagi, bila harga rumah sejahtera susun akan dinaikkan jadi Rp 190 juta per unit.